REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyoroti penggunaan dana anggaran kemiskinan yang disebut MenPAN-RB Abdullah Azwar tidak tepat sasaran. Ihwal demikian, kata dia, penyaluran sudah tepat dan sangat efisien.

“Kami sangat-sangat efisien untuk menangani itu. Training data untuk petugas daerah, kami laksanakan di balai (sentra) kami,” kata Risma dalam keterangannya, dikutip di Jakarta Rabu (1/2/2023).

Dia menjelaskan, dari total anggaran yang ada, pemerintah secara nasional sudah membantu meringankan masyarakat. Meski tidak berupa uang secara langsung, lanjutnya, mencakup berbagai subsidi yang kerap diterima masyarakat.

“Diantaranya ada subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), subsidi listrik, ada subsidi gas. Mungkin masyarakat memang nggak menerima uangnya. Contohnya listrik 450 watt, itu dapet dia, gas LPG yang melon itu juga subsidi," katanya.

Dirinya menambahkan, selama ini penggunaan sumber daya oleh Kemensos,  diutamakan untuk mengurangi mis-management cost yang diperlukan dalam pendistribusian bantuan. Risma memerinci, pada 2022, Kemensos sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 95,4 triliun, dana paling besar dialokasikan untuk program pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menjelaskan dana penanggulangan kemiskinan yang disinggung Abdullah Azwar Anas. Muhajir mengatakan, jumlah sebenarnya tidak sampai Rp 500 triliun.

Menurut Muhadjir, angka itu juga tidak spesifik untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan program perlindungan sosial (Perlinsos). “Untuk penanggulangan kemiskinan dalam arti  spesifik, melulu untuk warga miskin, jumlahnya tidak sampai Rp 500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang pada 2022 mencapai Rp 461,6 triliun," kata Muhadjir dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/1/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika