REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mulai 2022 lalu, Pemerintah Kota Bandung telah mengusung perencanaan pembangunan kota yang melibatkan partisipasi warga melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, setiap kecamatan dan kelurahan akan mendapatkan pagu anggaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah.
Tahun ini, Pemerintah Kota Bandung menyepakati pagu anggaran untuk Musrenbang ditambah menjadi Rp 180 miliar, dari Rp 150 miliar. Pagu ini, kata dia, akan didistribusikan ke 30 kecamatan dan 151 keluaran di Kota Bandung.
“Makanya kami bebaskan pilihan dan keputusan pada warga melalui musrenbang ini, karena setiap wilayah pasti akan berbeda kebutuhannya,” kata Yana saat membuka Musrenbang Kecamatan Cicendo di Arion Suites Hotel, Kamis (2/2/2023).
Yana mengungkapkan, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 sedikit berbeda dengan RKPD tahun-tahun sebelumnya, karena berkiblat bukan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan akan terjadinya masa transisi pada akhir 2023, dimana masa kepemimpinan wali kota akan habis pada September 2023 dan kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Pj wali kota hingga terpilihnya wali kota definitif pada Februari 2024.
“Maka, Musrenbang ini menjadi cara yang sangat strategis, karena selama masa transisi tidak ada kepala daerah definitif begitu juga janji politik, dan RPD yang dijalankan nanti disusun melalui musrenbang ini,” ujar Yana.
Sejauh ini, Kota Bandung masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diselesaikan, mulai dari minimnya kemandirian pangan, kemacetan hingga pengelolaan sampah. Sebagai kota yang hampir 100 persen pasokan pangannya bergantung pada wilayah produsen, Kota Bandung perlu mendorong kemandirian pangan melalui program Buruan SAE, ujar Yana.
“Kami sedang usahakan agar buruan sae ini bisa dipraktekkan secara tematik, misal wilayah Arjuna membudidayakan bawang merah, jadi nanti treatment dari DKPP akan jelas, begitu juga pemanfaatannya,” kata Yana.
“Kalau sudah terwujud insya allah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, insya allah harga, kebutuhan dan inflasi dapat terkendali,” sambungnya.
Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan sampah, Pemkot Bandung akan memaksimalkan fungsi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai tempat pengolahan sampah, sehingga sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diminimalisir. Yana mengungkapkan, dalam sehari Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah. Jumlah ini, kata dia, tentu tidak akan tertampung sepenuhnya di TPA Sarimukti.
“Apalagi kondisi TPA Sarimukti sebagai tempat pembuangan akhir wilayah bandung raya itu sedang bermasalah, jadi truk pengangkut sampah yang biasanya bisa melakukan 2-3 ritase, kini hanya bisa 1-2 ritase saja dan ini bisa berpotensi terjadinya penumpukan sampah di kota bandung,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan melalui bank sampah dan kang pisman, persoalan sampah bisa selesai di akarnya, di level rumah tangga atau TPS, sehingga sampah yang dibuang di TPA lebih sedikit,” harapnya.
Sementara itu, untuk menanggulangi kemacetan, Yana mengatakan, hingga saat ini Pemkot Bandung terus mendorong pembangunan flyover, transportasi publik berbasis kereta, dan tol dalam kota. Meski begitu, dia mengakui keterbatasan dana masih menjadi kendala.
“Sejauh ini sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat demi mengurangi kemacetan di kota bandung sekaligus pengolahan sampah karena kalau kita hanya bergantung pada APBD maka realisasinya akan sangat lama,” tuturnya.
Dia berharap, melalui partisipasi warga dalam musrenbang mampu membawa pertumbuhan Kota Bandung ke arah yang lebih baik lagi. Dia juga meyakini, dengan rancangan dan kesepakan RKPD 2024 ini, rencana pembangunan Kota Bandung dapat lebih mudah teralisasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika