REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemkot Depok mengklaim terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar (BAB) sembarangan di wilayahnya. Evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang dilakukan baru-baru ini diklaim untuk mempertahankan status ODF 100 persen.

"Jadi, evaluasi ini untuk melihat sejauh mana perkembangan dari capaian ODF 100 persen itu, karena memang kemarin kan pada saat verifikasi oleh provinsi ada beberapa masukan-masukan untuk Pemerintah Kota Depok. Nah, ini yang kita tindak lanjuti dalam rangka persiapan kita untuk mengikuti penilaian kota sehat atau Swastisaba Wistara di 2023," kata Kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, Selasa (21/2/2023).

Menurutnya, sebagian masyarakat di wilayahnya ada yang masih belum menggunakan jamban sehat, yaitu dengan mengalirkan kotorannya ke sungai. "Jadi, ada jamban yang tidak dilengkapi dengan septic tank, tapi langsung dialirkan saja ke kali atau ke sungai,"  ujarnya.

Ada juga masalah warga miskin yang tidak mampu untuk membuat jamban sehat agar tidak BAB sembarangan. Namun, pemerintah bersama berbagai pihak diklaim telah membantu mereka mendapat akses ke jamban sehat atau bahkan dibuatkan jamban sehat.

"Upaya lain, salah satunya adalah gerebek helikopter di beberapa wilayah secara masif dari Dinas Kesehatan, Puskesmas hingga kelurahan. Jadi mereka-mereka yang masih punya bangunan atau MCK yang di luar gitu, kita robohkan,"tuturnya.

Mary mengatakan, upaya untuk memberikan kesadaran untuk tidak BAB sembarangan harus dilakukan secara berkelanjutan. "Alhamdulilah dengan upaya yang dilakukan masif, banyak juga mereka yang sadar dan membangun jamban sehat,"katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika