REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkolaborasi mendorong pembangunan proyek strategis nasional, khususnya di sektor infrastruktur. BSI siap menjadi bagian dari Kementerian PUPR untuk bersama menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen ekonomi yang memberikan manfat keberlanjutan untuk Indonesia.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Bank Syariah Indonesia siap menjadi mitra Kementerian PUPR untuk memperluas akses syariah dalam pembangunan proyek infrastruktur, sumber daya manusia serta sektor potensial lain di Indonesia yang menggunakan dana SBSN. Sepanjang tahun 2022, Bank Syariah Indonesia ikut ambil bagian dari proyek pendanaan infrastruktur sesuai syariah dengan nilai mencapai Rp 5 triliun.
“Capaian ini menjadi spirit bagi BSI di tahun 2023 agar dapat meningkatkan kontribusi bagi pembangunan Indonesia mulai dari proses hulu hingga hilir. Dengan adanya kesepakatan ini, Bank Syariah Indonesia siap menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat untuk bersama menjadikan ekonomi syariah yang maju dan berkontribusi optimal bagi Indonesia,” kata Hery dalam keterangan, Selasa (22/2/2023).
Dalam kesempatan ini, BSI dan Kementerian PUPR juga melakukan kerja sama untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan syariah di lingkungan Kementerian PUPR. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mengapresiasi kontribusi BSI dalam proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Kementerian PUPR juga menyambut baik inisiatif BSI untuk melakukan penetrasi dan inklusi perbankan syariah di lingkungan Kementerian PUPR.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Kementerian PUPR serta pelayanan perbankan syariah bagi pegawai Kementerian PUPR," ucap Zainal.
Kolaborasi antara BSI dan Kementerian PUPR ini sejalan dengan harapan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Salah satu praktik keuangan syariah yang perlu dipacu BSI untuk mendongkrak ekonomi nasional adalah pembiayaan segmen wholesale khususnya sindikasi dan sektor riil. Terlebih pembiayaan sindikasi melalui skema syariah dinilai cocok dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah.
“Instrumen ekonomi syariah cocok diterapkan dalam proyek pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang pemerintah. Contohnya jalan tol, perkereta apian, pembangkit listrik itu sebenarnya cocok dengan skema pembiayaan syariah,” ujar Tiko dalam sambutannya di acara BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika