REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pendukung dan penentang permukiman menyebut pemerintah sayap kanan Israel telah memberikan persetujuan untuk lebih dari 7.000 rumah baru di permukiman ilegal Yahudi, di Tepi Barat yang diduduki. Langkah Kamis (23/2/2023) menentang meningkatnya oposisi internasional terhadap pembangunan di wilayah pendudukan Palestina.
Dilansir dari TRT World pada Jumat (24/2/2023), pengumuman tersebut datang hanya beberapa hari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keras pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki.
Sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat (AS), memblokir apa yang akan menjadi resolusi mengikat secara hukum lebih keras. Para diplomat mengatakan mereka telah menerima jaminan Israel untuk menahan diri dari tindakan sepihak selama enam bulan. Persetujuan baru berlangsung selama pertemuan dua hari yang berakhir pada Kamis, dan tampaknya bertentangan dengan klaim tersebut.
AS telah berulang kali mengkritik pembangunan permukiman Israel. Dengan mengatakan hal itu merusak harapan untuk solusi dua negara dengan Palestina, tetapi tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya.
Sementara sebuah kelompok pengawas antipermukiman, Peace Now, menghadiri pertemuan dan mengatakan sebuah komite perencanaan memberikan persetujuan untuk sekitar 7.100 unit rumah baru di Tepi Barat yang diduduki. Kelompok itu mengatakan komite menjadwalkan pertemuan bulan depan untuk membahas rencana mengembangkan kawasan strategis di timur Yerusalem, yang dikenal sebagai E1.
Di sisi lain AS di masa lalu telah memblokir proyek tersebut. Itu sebagian besar akan membelah Tepi Barat yang diduduki. Menurut para kritikus, itu akan membuat mustahil untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Direktur Peace Now, Lior Amihai mengatakan, sekitar 5.200 unit rumah berada dalam tahap awal perencanaan, sedangkan sisanya telah disetujui untuk konstruksi jangka pendek. Dia juga mengatakan pembangunan telah disetujui di empat pos terdepan yang tidak sah.
Awal pekan ini, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah berjanji untuk tidak melegalkan lagi pos-pos liar. Dia membuat janji setelah secara retroaktif melegalkan 10 pos terdepan yang ada awal bulan ini.
"(Pemerintah Israel) meludahi wajah AS, hanya beberapa hari setelah mengumumkan bahwa mereka berkomitmen kepada mereka bahwa tidak akan ada kemajuan permukiman dalam waktu dekat," kata Peace Now.
Seorang pejabat senior Palestina, Nabil Shaath, mengimbau Amerika Serikat untuk campur tangan. "Pihak Amerika diharuskan menghentikan pelanggaran ini, yang tidak akan mengarah pada perdamaian atau stabilitas apa pun di kawasan itu," kata dia.
Adapun pembangunan yang direncanakan kemungkinan akan menambah ketegangan yang sudah meningkat. Ketegangan sebelumnya telah terjadi setelah militer Israel membunuh sedikitnya 11 warga Palestina di kota Nablus, Tepi Barat.
Komunitas internasional, bersama dengan Palestina, menganggap pembangunan pemukiman ilegal atau tidak sah merupakan hambatan bagi perdamaian.
Lebih dari 700 ribu orang Israel sekarang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Wilayah itu direbut oleh Israel pada 1967.
Koalisi baru Netanyahu, didominasi oleh politisi garis keras dan ultranasionalis yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan pemukiman ilegal. Mereka mulai menjabat pada akhir Desember.
Di samping itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemimpin pemukim secara resmi diberikan otoritas tingkat Kabinet atas kebijakan pemukiman ilegal pada Kamis.
Smotrich telah menjanjikan awal bulan ini dorongan pemukiman ilegal yang besar. Sementara kantornya menolak berkomentar pada Kamis, tetapi perwakilan pemukim ilegal, yang juga menghadiri rapat perencanaan, merayakan apa yang mereka katakan sebagai persetujuan baru.
Seorang pemimpin pemukim ilegal di Tepi Barat utara, Yossi Dagan menyambut baik persetujuan retroaktif 118 rumah di Nofei Nehemia, sebuah pos terdepan di Tepi Barat utara.
Ketua dewan pemukim Yesha, Shlomo Neeman menyatakan persetujuan itu sebagai dorongan yang luar biasa. Neeman juga walikota dari blok pemukiman Gush Etzion di dekat Yerusalem, di mana para pemukim ilegal mengatakan ratusan rumah baru telah disetujui.
Keputusan tersebut menandai salah satu persetujuan terbesar pembangunan permukiman ilegal dalam beberapa tahun. Sebagai perbandingan, menurut Peace Now, sekitar 8.000 unit disetujui dalam dua tahun sebelumnya. \"Ini sangat besar,\" kata Amihai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika