REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri pertemuan menlu negara anggota G20 di New Delhi, India, Kamis (2/3/2023). Dalam pertemuan tersebut, Retno menyerukan agar perang di Ukraina segera dihentikan.
“Jika perang Ukraina terus berlanjut, situasi global akan makin memburuk. Oleh karena itu, perang harus dihentikan. Penyelesaian secara damai harus terus diupayakan,” ujar Retno, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri.
Dalam pertemuan menlu G20 sesi 1 yang mengusung topik “Memperkuat Multilateralisme, Keamanan Pangan dan Energi, dan Kerja Sama Pembangunan”, Retno turut menyerukan agar G20 dapat menjadi katalis untuk membangkitkan kembali semangat kolaborasi global. “Tahun lalu, para pemimpin G20 menunjukkan spirit serupa di Bali. Di tengah situasi yang sulit, mereka dapat mengesampingkan perbedaan dan menyepakati hasil konkret yang bermanfaat bagi seluruh dunia,” ucapnya.
Retno menambahkan, spirit kolaborasi itu perlu terus dihidupkan guna mempercepat pemulihan global dan mengakhiri perang di Ukraina. Saat ini pertumbuhan ekonomi global berada di titik terendah dalam dua dekade.
Sebanyak 349 juta orang di 79 negara mengalami krisis pangan. Jika krisis amonia tidak segera diatasi, krisis pangan dinilai akan semakin parah, terutama bagi negara berkembang.
Retno mengatakan, konflik di Ukraina juga semakin menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan pembangunan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif guna menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Isu konflik Ukraina tetap menjadi salah satu sorotan dalam KTT G20 di bawah kepemimpinan India. Perang antara Moskow dan Kiev telah memasuki tahun pertama pada 24 Februari lalu. Belum ada tanda-tanda bahwa kedua negara tersebut akan terlibat dalam perundingan damai dalam waktu dekat.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, sejauh ini Rusia tidak melihat sinyal tentang keinginan menggelar pembicaraan damai dari Ukraina. Oleh sebab itu, Moskow tetap melanjutkan operasi militer khususnya di negara tetangganya tersebut.
“Sejauh ini, sejujurnya, mungkin tidak ada yang bisa menyatakan sinyal apa pun dari pihak Ukraina. Sementara kami melanjutkan dari ketidakmungkinan de jure bagi pihak Ukraina untuk bernegosiasi,” kata Peskov kepada awak media di Moskow, Selasa (28/2/2023).
Peskov menambahkan, 'realitas baru' harus diperhitungkan dan tujuan operasi militer khusus negaranya di Ukraina, yakni melakukan demiliterisasi dan denazifikasi tercapai. “Tentu saja, dengan keadaan yang menguntungkan dan dengan sikap yang tepat dari rezim Ukraina, ini dapat diselesaikan di meja perundingan. Tapi dalam hal ini, yang utama adalah mencapai tujuan kami, ini adalah prioritas mutlak kami,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika