REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial beras untuk tiga bulan yang akan disalurkan pada Maret 2023 ini. 

Selain beras, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan lainnya seperti telur dan daging ayam.

"Ini sedang diatur regulasinya, diberikan dalam bentuk tiga bulan untuk penerima yang mendapatkan dalam PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023, Ahad (5/3/2023).

Airlangga mengharapkan program itu bisa berjalan dengan lancar. Terlebih pada bulan ini akan diadakan survei kemiskinan sehingga bantuan sosial yang diterima bisa menahan laju inflasi pangan yang sedang meningkat. Adapun periode bantuan tersebut yakni untuk Maret, Apri, dan Mei.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan terus menggelar bazar pangan murah yang akan dilakukan Perum Bulog. 

Hal ini sekaligus sebagai antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadhan yang akan tiba kurang dari tiga pekan lagi.

Airlangga lantas juga mengharapkan peran aktif dari pemerintah daerah melalui subsidi biaya angkut distribusi pangan antardaerah. 

Pemerintah bisa mengambil dana subsidi itu dari biaya tak terduga sebesar dua persen dalam APBD setiap daerah.

"Inflasi 2023 kita targetkan 3,6 persen, tentu ini menjadi pondasi kuat untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian baik tahun 2023 maupun 2024," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun pada 2022 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.

“Penguatan sektor pertanian antara lain dilakukan dengan pengembangan budi daya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah,” kata dia. 

Anggaran tersebut akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga, non kementerian lembaga, dan transfer ke daerah.

Untuk kementerian dan lembaga, senilai Rp15,3 triliun anggaran ketahanan pangan akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian, Rp6,8 triliun kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp23,9 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Rp100 miliar untuk Badan Pangan Nasional.

Kemudian, senilai Rp25,3 triliun untuk anggaran subsidi pupuk, Rp1,8 triliun untuk cadangan beras pemerintah, dan Rp2,6 triliun untuk program stabilisasi harga bahan pangan lain.       

Ikuti Whatsapp Channel Republika