REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Cina mengecam keras rencana Jerman yang "mempertimbangkan" untuk melarang beberapa komponen perusahaan Cina, Huawei dan ZTE dalam jaringan telekomunikasi mereka, dan mendesak Pemerintah Jerman untuk "mendengarkan dengan hati-hati" "suara-suara di dalam negeri".
Mengacu pada data Eropa, Kedutaan Besar Cina di Berlin mengatakan dalam pernyataan bahwa "Huawei menyumbang hampir 60 persen dari peralatan jaringan 5G Jerman, memberikan kontribusi positif untuk pembangunan infrastruktur komunikasi di Jerman."
"Huawei telah lama beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan, dan teknologinya sesuai dengan standar keselamatan," demikian menurut pernyataan yang disiarkan Selasa malam (7/3).
Sebelumnya pada Selasa (7/3), juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman yang tidak disebutkan namanya mengatakan pemerintah "melakukan tinjauan umum terhadap pemasok teknologi telekomunikasi," tetapi menambahkan bahwa "tidak diarahkan pada produsen tertentu."
"Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara dan pasukan anti-Cina terus berusaha mencoreng Huawei dengan tuduhan yang dibuat-buat, tetapi tidak pernah ada bukti bahwa peralatan dan komponen Huawei menimbulkan risiko keamanan," kata Kedubes Cina.
"Jika laporan itu benar," maka Beijing "sangat bingung dan sangat tidak puas dengan keputusan yang tergesa-gesa yang dibuat oleh departemen Pemerintah Jerman terkait tanpa dasar faktual," tambahnya.
"Cina dengan tegas menentang Jerman yang menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahkan kekuasaan negara untuk ikut campur di pasar dalam kerja samanya pada China," kata kedutaan Cina tersebut.
"Ini tidak hanya melanggar undang-undang ekonomi dan prinsip persaingan yang adil, tetapi juga merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri," kata kedutaan dalam pernyataan, menambahkan bahwa Beijing secara tegas "menentang praktik politisasi investasi dan manajemen perusahaan dan pan-securitizing."
Menurut pernyataan tersebut, "Diharapkan pihak Jerman akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan China, dan berbuat lebih banyak untuk mempromosikan keuntungan bersama daripada sebaliknya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika