REPUBLIKA.CO.ID, MAJENE -- Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan aparatur sipil Kementerian Agama Sulawesi Barat (Sulbar) tidak terlibat dalam politik identitas memasuki tahun politik.

"ASN Kemenag Sulbar harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa berpolitik itu harus didasarkan pada nilai agama, dan tujuan politik itu adalah untuk kemaslahatan," kata Wamenag dalam kunjungannya di kampus STAIN Majene, Kamis.

Ia mengatakan, ASN Kemenag Sulbar diminta dapat menjadi pelopor kerukunan yang merekatkan perbedaan politik, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipaksakan menjadi sama dan sebuah rahmat Tuhan yang harus disyukuri.

"Mari kita bangun politik kenegaraan yang mengatasi semua perbedaan, jangan sampai pilihan politik yang berbeda, mengganggu kehidupan beragama dan kerukunan kebangsaan, 2023 dicanangkan sebagai tahun kerukunan antar umat beragama, jangan sampai terjadi perpecahan karena politik," katanya.

Ia meminta, agar perbedaan politik tidak menjadi masalah besar dan pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan dengan baik.

"Kemenag Sulbar harus menjadi garda terdepan dalam mengawal politik yang sehat dan demokratis, ASN Kemenag jangan sampai terlibat dengan politik identitas," katanya.

Wamenag juga menyampaikan pesan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi fokus utama yang harus dilakukan Kemenag Sulbar di tahun 2023.

"Diantaranya peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti korupsi, respon cepat penanganan isu di masyarakat, realisasi anggaran program prioritas yang Akuntabel, kemudian tercapainya 10 juta sertifikasi halal, dan mewujudkan tahun kerukunan umat beragama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika