REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi turut mengimbau seluruh wajib pajak agar segera melaporkan SPT. Ia menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga berbagai program pemerintah lainnya seperti subsidi BBM, listrik, pupuk, bansos, dana desa, dan lain-lain.

“Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelas Jokowi usai sidak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers Istana, Kamis (9/3/2023).

Jokowi menyebut, hingga 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.

“Lalu ini sudah 6,6 (juta), artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” kata dia.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan SPT melalui e-Filing pada Senin (6/3/2023). Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Jokowi pada sore ini untuk mengecek kegiatan penyampaian SPT 2022 oleh masyarakat. Saat sidak, Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.

Dalam keterangannya, Jokowi pun mengaku kaget masih banyak antrean masyarakat yang menyampaikan SPT. “Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kita bisa e-Filing dari rumah, online dari rumah. Ternyata memang WP, wajib pajak, ingin memastikan yang diisi itu betul. Kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar,” ucap Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika