REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Jumat (10/3/2023), memperingati Hari Internasional Pertama untuk Memerangi Islamofobia dengan acara khusus di Aula Majelis Umum.
Para pembicara menjunjung tinggi perlunya tindakan konkret dalam menghadapi meningkatnya kebencian, diskriminasi, dan kekerasan terhadap Muslim.
Pengamatan tersebut mengikuti adopsi resolusi Majelis dengan suara bulat tahun lalu, yang memproklamasikan 15 Maret sebagai Hari Internasional.
PBB juga menyerukan dialog global yang mempromosikan toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keragaman agama.
Seperti yang dinyatakan Sekretaris Jenderal PBB, hampir dua miliar Muslim di seluruh dunia yang berasal dari seluruh penjuru planet ini mencerfleksikan kemanusiaan dalam semua keragamannya yang luar biasa.
Namun, mereka sering menghadapi kefanatikan dan prasangka hanya karena iman mereka. Selain itu, Muslimah juga dapat menderita "diskriminasi tiga kali lipat" karena jenis kelamin, etnis, dan keyakinan mereka.
Acara tingkat tinggi ini diselenggarakan bersama oleh Pakistan, yang Menteri Luar Negerinya Bilawal Bhutto Zardari menggarisbawahi bahwa Islam adalah agama perdamaian, toleransi, dan pluralisme.
Meskipun Islamofobia bukanlah hal baru, dia mengatakan itu adalah "realitas menyedihkan di zaman kita" yang hanya meningkat dan menyebar.
“Sejak tragedi 9/11, permusuhan dan kecurigaan institusional terhadap Muslim dan Islam di seluruh dunia hanya meningkat menjadi proporsi epidemi,” kata Sekjen PBB.
"Sebuah narasi telah dikembangkan dan dijajakan yang mengaitkan komunitas Muslim dan agama mereka dengan kekerasan dan bahaya," kata Ketua Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Zardari.
"Narasi Islamofobia ini tidak hanya terbatas pada propaganda ekstremis dan marjinal, tetapi sayangnya telah diterima oleh bagian media arus utama, akademisi, pembuat kebijakan, dan mesin negara," tambah Zardari dilansir dari Saudi Gazette, Ahad (12/3/2023).
Presiden Majelis Umum PBB Csaba Kőrösi mencatat bahwa Islamofobia berakar pada xenofobia, atau ketakutan orang asing, yang tercermin dalam praktik diskriminatif, larangan bepergian, ujaran kebencian, intimidasi, dan penargetan orang lain.
Zardari mendesak negara-negara untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang dijamin di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
"Kita semua memikul tanggung jawab untuk menantang Islamofobia atau fenomena serupa lainnya, untuk menyerukan ketidakadilan dan mengutuk diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan atau kurangnya mereka," tambahnya.
Korosi mengatakan pendidikan adalah kunci untuk mempelajari mengapa fobia ini ada, dan itu bisa menjadi "transformatif" dalam mengubah cara orang memahami satu sama lain.
“Kebencian yang berkembang yang dihadapi umat Islam bukanlah perkembangan yang terisolasi,” kata Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres kepada para hadirin.
“Ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari kebangkitan etno-nasionalisme, ideologi supremasi kulit putih neo-Nazi, dan kekerasan yang menargetkan populasi rentan termasuk Muslim, Yahudi, beberapa komunitas Kristen minoritas dan lainnya," katanya.
“Diskriminasi merugikan kita semua. Dan adalah kewajiban kita semua untuk melawannya. Kita tidak boleh menjadi pengamat kefanatikan,” kata Guterres.
Baca juga: Perang Mahadahsyat akan Terjadi Jelang Turunnya Nabi Isa Pertanda Kiamat Besar?
Dia menekankan bahwa harus memperkuat pertahanan kita. Guterres menyoroti langkah-langkah PBB seperti Rencana Aksi untuk Menjaga Situs Keagamaan.
Dia juga menyerukan untuk meningkatkan investasi politik, budaya, dan ekonomi dalam kohesi sosial.
"Dan kita harus menghadapi kefanatikan di mana pun dan kapan pun dia mengangkat kepalanya yang jelek. Ini termasuk bekerja untuk mengatasi kebencian yang menyebar seperti api di internet,” tambahnya.
Untuk tujuan ini, PBB bekerja sama dengan pemerintah, regulator, perusahaan teknologi dan media untuk mendirikan pagar pembatas, dan menegakkannya. Kebijakan lain yang telah diluncurkan termasuk Strategi dan Rencana Aksi tentang Pidato Kebencian, dan laporan Agenda Bersama Kami, yang menguraikan kerangka kerja untuk "masa depan digital" yang lebih inklusif dan aman untuk semua orang.
Sekretaris Jenderal juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin agama di seluruh dunia yang telah bersatu untuk mempromosikan dialog dan harmoni antaragama.
Dia menggambarkan deklarasi 2019 tentang ' Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama'-ditulis bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El Tayeb, sebagai "model untuk kasih sayang dan solidaritas manusia."
Sumber: saudigazette
Ikuti Whatsapp Channel Republika