REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang pada Selasa (14/3/2023), mengutip Kyodo Oana, menyatakan, mulai April 2024, perusahaan-perusahaan wajib untuk menyediakan sarana layanan dan infrastruktur yang diperlukan guna membantu orang dengan disabilitas. Pemerintah bakal memastikan para perusahaan menyiapkan sejumlah kebijakan seperti jalan akses landai untuk kursi roda.
Selama ini, pemerintah pusat dan daerah sudah diwajibkan untuk menyediakan dan mengakomodasikan secara wajar orang dengan disabilitas, dalam aturan yang dirancang untuk mencegah diskriminasi terhadap disabilitas. Hal ini diberlakukan sejak 2013.
Revisi undang-undang itu pada tahun lalu memperluas cakupannya ke perusahaan swasta. Saat ini disarankan untuk menyediakan dan mengakomodasi orang dengan disabilitas.
Kabinet pemerintah juga merevisi kebijakan dasarnya tentang langkah khusus yang wajib diberlakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti, mereka hanya akan diminta untuk mengambil langkah dalam lingkup operasi normal mereka, agar tidak membebani perusahaan swasta secara berlebihan.
Contoh yang ditunjukkan oleh pemerintah, antara lain operator tidak akan diizinkan untuk menolak permintaan dari seseorang dengan kesulitan menulis jika orang itu memilih mengikuti ujian tertulis menggunakan perangkat digital. Dengan alasan, belum pernah dilakukan di perusahaan tersebut.
Contoh lain adalah saat operator yang menyediakan kelas daring diminta oleh seseorang dengan disabilitas untuk memberikan pelajaran pribadi Akan tetapi, operator menolak permintaan tersebut karena kekurangan jumlah staf atau infrastruktur yang tidak memadai. Dalam skenario seperti itu, operator tidak akan dianggap telah melanggar hukum.
Kebijakan tersebut juga mencakup langkah-langkah untuk pemerintah pusat dan kota guna mempromosikan jasa layanan konsultasi bagi operator swasta yang tidak yakin tentang cara mengakomodasi orang dengan disabilitas. Serta, bagi orang dengan disabilitas yang merasa telah didiskriminasi.
Perusahaan yang gagal mengakomodasi orang dengan disabilitas secara wajar akan menghadapi hukuman jika ada banyak laporan tentang perilaku buruk dan mereka mengabaikan instruksi untuk memperbaikinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika