REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VIII tahun 2023 guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya kepemimpinan strategis pejabat eselon II di sektor publik.
"Selamat mengikuti dan menuntaskan pelatihan ini. Jalin lah kerja sama dan sinergi yang baik dengan berbagai pihak agar gerak langkah yang dilakukan dapat bermakna bagi masyarakat dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Mendikbudristek mengatakan pemimpin strategis harus mampu mengantisipasi setiap perubahan, bahkan memimpin perubahan dengan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. "Semua pihak harus mampu mengantisipasi perubahan di lingkungan eksternal organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan baik, serta mampu bersaing dan menentukan prioritas yang tepat," katanya.
SDM yang unggul dan berdaya saing, menurut Mendikbudristek, merupakan modal utama untuk mengubah keunggulan komparatif dalam berbagai bidang menjadi keunggulan kompetitif dengan nilai tambah yang tinggi. "Hal inilah yang diharapkan Indonesia agar memenangkan persaingan global," katanya.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan, kata Menteri Nadiem, adalah membekali para pejabat pimpinan tinggi Pratama dengan Kompetensi Kepemimpinan Strategis. "Pejabat pimpinan tinggi dituntut untuk terus menerus meningkatkan kapasitas dan kompetensi, serta memperbaiki dan menyederhanakan proses bisnis pemerintahan agar pelayanan publik menjadi lebih gesit dan lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat," katanya.
Untuk itu, lanjut Mendikbudristek, PKN ini mengangkat tema Transformasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan. Para peserta PKN diharapkan dapat mewujudkan misi pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Terkait tema tersebut, kata dia, transformasi digital diperlukan dalam membangun sistem birokrasi. "Hal ini tentu untuk memberikan layanan pada masyarakat secara transparan, efisien, fleksibel, mudah, dan cepat, sehingga dapat mewujudkan e-government yang efektif dan efisien," kata Nadiem Anwar Makarim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika