REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 10 miliar untuk membantu pembangunan masjid dan mushalla yang tersebar pada 19 kabupaten dan kota di daerah itu.
"Bantuan untuk masjid dan mushalla ini akan diserahkan secara simbolis oleh Tim Safari Ramadhan 1444 Hijriah saat kunjungan yang telah terjadwal," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumbar, Al Amin di Padang, Jumat (24/3/2023).
Masjid yang dibantu adalah yang mendapatkan rekomendasi dari kabupaten dan kota. Proposalnya sudah masuk sebelumnya. Mereka mendapatkan dana hibah yang penyerahannya simbolis saat program Safari Ramadhan.
Ia mengatakan, tahun ini ada tiga pola agenda Safari Ramadhan yang digelar Pemprov Sumbar. Pertama untuk reguler, kemudian khusus dan DPRD Sumbar. Untuk Safari Ramadhan reguler sebanyak 12 tim diketuai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tim reguler akan mengunjungi 12 masjid yang ada di kabupaten/kota. Tim langsung menyerahkan bantuan untuk masjid. Kemudian ada Safari Ramadhan khusus yang juga dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Tim khusus gubernur akan mengunjungi 19 masjid. Tim wakil gubernur juga akan mengunjungi 19 masjid. Kemudian, sebanyak 65 orang Anggota DPRD Sumbar mengunjungi sebanyak 130 masjid. "Total sebanyak 204 masjid yang dikunjungi pada Ramadhan tahun ini sekaligus diberikan bantuan," ujarnya.
Safari Ramadhan tersebut selain untuk menyerahkan bantuan pembangunan masjid juga upaya sosialisasi program pemerintah provinsi dan menyerap aspirasi masyarakat. Selain Safari Ramadhan juga ada, program Singgah Sahur dan bedah rumah tidak layak huni.
Gubernur dijadwalkan mengunjungi 19 rumah, sedangkan Wakil Gubernur akan mengunjungi 12 rumah. Total ada 31 rumah yang akan dikunjungi dengan singgah sahur.
Rumah yang dikunjungi mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar masing-masing Rp25 juta satu rumah. Dengan program itu total sebanyak Rp775 juta.Masyarakat yang mendapatkan program bedah rumah tidak layak huni adalah hasil rekomendasi dari Baznas kabupaten dan kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika