REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mengapresiasi respons positif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok dalam menangani ratusan pemilih yang terdampak pembangunan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) di Kecamatan Limo. Meski begitu, KPU seharusnya bisa memitigasi masalah itu lebih dini.

"Harusnya dimitigasi sejak awal, dilakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan warga setempat dan lain-lain. Tidak harus menunggu kami panggil dulu, masuk media dulu, baru bergerak lalu bikin statemen," jelas Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana kepada Republika.co.id di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/3/2023).

Dede menilai, sejauh ini KPU Depok merespon dengan baik catatan atau saran dari Bawaslu. Terutama terkait masalah pemilih terdampak pembangunan Tol Cijago, setelah Bawaslu memanggil KPU Depok pada 9 Maret lalu.

Sehingga KPU kemudian menyambangi lokasi terdampak pada 10 Maret. "Ya pasti tanggal 10, karena kami undang KPU tanggal 8, datang ke bawaslu tanggal 9,"katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan terus memantau masalah warga di Kecamatan Limo untuk memastikan hak pilih mereka terpenuhi. Termasuk juga wilayah lain yang terindikasi kerawanan hilangnya hak pilih warga.

"Kami akan terus melaksanakan pengawasan dan pengawalan terhadap hak pilih di lokasi-lokasi semacam itu, tidak hanya yang terdampak tol, tapi juga wilayah-wilayah lain yang terindikasi ada kerawanan hilangnya hak pilih warga. Ini salah satu bentuk patroli kawal hak pilih yang beberapa waktu lalu dirilis Bawaslu se Indonesia," ujar Dede.

Sebelumnya, KPU Kota Depok membenarkan ada sekitar 11 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Limo yang terdampak pembangunan Tol Cijago. KPU Depok  menyebut telah berkomunikasi dengan para pemilih di wilayah itu untuk memastikan hak pilih mereka setelah turun ke langsung ke lokasi tersebut pada 10 Maret 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika