REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menyesalkan pengawasan pimpinan PT Pertamina (Persero) yang tidak belajar dari banyak kesalahan terdahulu. Sehingga kebakaran kilang minyak Pertamina terjadi lagi di Kota Dumai, Provinsi Riau, pada Sabtu (1/4/2023) malam WIB.

Insiden itu merupakan kecelakan kerja yang kesekian kalinya. Padahal baru bulan lalu kilang Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar yang mengakibatkan banyak korban masyarakat, baik yang meninggal maupun luka-luka. Belum lagi, kilang minyak Balongan, Kabupaten Indramayu, juga pernah terbakar.

"Semua kecelakaan yang berulang ini menunjukkan bahwa jajaran direksi dan komisaris yang dipimpin Dirut Nicke Widyawati dan Komut Basuki Tjahaja Purnama tidak mampu mengendalikan sistem keamanan pada fasilitas Pertamina," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi lewat keterangannya di Jakarta, Senin (3/4/2023).

"Sehingga menurut keduanya perlu mengundurkan diri, jika tidak Menteri BUMN diminta mencopot mereka dari posisi yang sedang dijabat," ucap Baidowi menambahkan.

Menurut catatan Fraksi PPP, sejak 2021 saja sudah tujuh kali aset Pertamina mengalami kebakaran. Kilang Balongan terbakar pada 29 Maret 2021. Kilang Cilacap terbakar pada 11 Juni 2021, kemudian terbakar lagi pada 13 November 2021.

Adapun Kilang minyak Balikpapan terbakar pada 4 Maret 2022, kemudian di lokasi yang sama terbakar lagi pada 15 Mei 2022. Depo Pertamina Plumpang terbakar pada 3 Maret 2023. Belum genap sebulan dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang, kilang minyak Pertamina di Kota Dumai meledak dan terbakar.

Jika belum dicopot, Dirut dan Komut Pertamina harus mundur dari posisinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ketidakmampuannya mengelola sistem keamanan pada fasilitas Pertamina. "Sehingga mengakibatkan kebakaran yang terus berulang. Keduanya dinilai tidak mampu menghadirkan solusi dalam hal keamanan aset," ujar Baidowi.

Menurut Baidowi, kebakaran yang terus terjadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan pada aset dan fasilitas Pertamina. Lembaga plat merah itu dinilai lemah dalam menjalankan aspek health, safety, security, environment (HSSE). Padahal, berbagai aset Pertamina merupakan objek vital nasional yang strategis dan mempunyai risiko tinggi.

"Maka, Fraksi PPP kembali mendesak untuk dilakukannya audit, evaluasi, dan perbaikan yang menyeluruh pada sistem keamanan di semua aset dan fasiltas Pertamina untuk mencegah terulangnya kebakaran di masa mendatang," ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika