REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penguatan industri halal menjadi salah satu perhatian penting jajaran Pemprov Jawa Timur. Pasalnya, ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, penguatan industri halal ini sebagai upaya penyelamatan karakter dan akhlak bangsa.

Artinya, kata dia, penguatan industri halal sesungguhnya bukan sekadar upaya yang berorientasi pada sektor ekonomi semata. Khofifah mengatakan, upaya penyelamatan karakter dan akhlak bangsa harus dimulai dari hulunya.

Salah satunya dengan memastikan seluruh proses penyembelihan serta fasilitas di Rumah Potong Hewan (RPH) dilakukan secara halal. Sebab, kata Khofifah, masih ditemukan ayam yang tidak melewati proses sembelih sempurna, melainkan hanya disiram menggunakan air panas hingga mati.

"Kalau seperti ini berarti yang kita makan adalah bangkainya. Hal ini yang menjadi PR kita bersama untuk penguatan industri halal dari hulunya agar yang kita konsumsi bersumber dari barang yang halal," kata Khofifah, Selasa (11/4/2023).

Pihaknya pun terus mendorong peningkatan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) kategori halal di Jatim. Khofifah menargetkan pada 2023 ada 139 RPH di Jatim yang beralih menjadi RPH halal. Di mana saat ini baru ada 55 RPH halal di Jatim.

Khofifah juga berencana menggelar silaturahim dengan seribuan juru sembelih halal (juleha) pada Mei 2023. Pertemuan yang dikemas dalam kegiatan halal bihalal tersebut juga menurutnya menjadi upaya untuk memberikan kursus bagi calon-calon juru sembelih utamanya mendekati Idul Adha.

"Jadi forum-forum seperti ini mampu menyeiringkan berbagai pemikiran karena cara pemotongan hewan secara halal itu sedikit sekali. Ini misi besar menyatukan pikiran dan gerakan kita bersama bukan sekedar industri, tapi misi menyelamatkan kehidupan," ujarnya.

Khofifah mengatakan, saat ini dunia tidak memandang korelasi antara industri halal dengan mayoritas agama di sebuah negara. Sebab industri halal saat ini sudah menjadi gaya hidup global. "Ini lah yang membuat banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, memiliki visi untuk mengembangman produk halal," kata Khofifah.

Oleh karenanya, pergerakan masif yang disupport oleh auditor, penyelia, pendamping halal yang berbasis ormas dan kampus ini menjadi penting. "Jatim saat ini memiliki enam perguruan tinggi yang memiliki LPH di luar MUI. Saya berharap agar lebih progres lagi. Utamaya nanti pada saat pertemuan Juleha (juru sembelih halal)," kata Khofifah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim merekomendasikan pembentukan Satgas Percepatan RPH Halal. Ketua Umum MUI Jatim, Moh Hasan Mutawakkil Alallah menjelaskan, pembentukan Satgas tersebut sebagai upaya menjadikan Jatim sebagai pusat industri halal, utamanya sebagai pusat Rumah Potong Hewan (RPH) yang halal.

Maka dari itu, kata dia, diperlukan percepatan sertifikasi halal RPH serta juru sembelih halal. Ia kembali menegaskan pentingnya Satgas yang dibentuk antara Pemprov Jatim dan MUI Jatim untuk mempersiapkan RPH bersertifikat halal.

"Percepatan sertifikasi halal untuk RPH ini sangat dibutuhkan. Dari 130 RPH di Jatim, baru 14 bersertifikasi halal per 2023 dan dimiliki oleh swasta. Tahun ini jumlahnya meningkat jadi 55. Ini yang menjadi persoalan, setiap RPH diharapkan bisa mempunyai juru sembelih halal," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika