REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Golkar optimistis Airlangga Hartarto punya kans besar untuk diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden oleh gabungan koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menilai ketua umumnya itu memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini.

Lamhot memberi beberapa contoh prestasi Airlangga yang kini menjabat menteri koordinator perekonomian. Airlangga telah berhasil menjaga perekonomian nasional di tengah ketidakpastian belakangan ini, seperti pandemi hingga goyangnya perekonomian global. Dalam keadaan itu, Airlangga punya peran menjaga stabilitas ekonomi, sehingga Indonesia terbebas dari krisis.

Menurut Lamhot, prestasi tersebut selaras dengan apa yang diwacanakan di dalam Koalisi Besar, yakni melanjutkan pembangunan di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam posisi melanjutkan pembangunan yang terjadi saat ini, Airlangga dipastikannya akan meneruskan apa yang sudah direncanakan. 

“Sehingga saya kira dalam konteks melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi, Pak Airlangga akan melanjutkannya. Itu lah proposal yang akan diajukan oleh Golkar nantinya," kata Lamhot dalam keterangannya pada Selasa (11/4/2023).

Dia menjelaskan, jika membicarakan kriteria pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Airlangga dinilainya sebagai sosok ideal. 

Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar dinilainya menjadi penengah. Dia mampu menjembatani berbagai kepentingan politik. "Jadi Pak Airlangga ini sekarang menjadi tokoh tengah, tokoh yang bisa diterima dengan baik dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Pak Airlangga adalah tokoh yang saat ini yang diterima oleh pihak manapun. Itu yang mau kami tawarkan," ujar Lamhot.

Sosok Airlangga sebagai Menko Perekonomian pun menurut Anggota Komisi VII DPR RI bisa menjadi kandidat kuat untuk diusung sebagai capres atau cawapres dari Koalisi Besar nantinya.

Meski demikian, Lamhot mengatakan terlalu dini membahas siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres dalam Koalisi Besar. 

Menurutnya, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menyamakan frekuensi sehingga memiliki kesamaan visi dalam menjalankan koalisi nantinya.

"Dalam tahap itu dulu yang harus kita samakan frekuensinya, khususnya dengan Gerindra dan PKB, Koalisi Indonesia Raya. Soal nanti capres sama cawapres itu kan tentu akan dibahas secara musyawarah dengan lima partai, bahkan kalau dengan PDIP nanti jika mereka ikut bergabung dalam koalisi besar ini. Tapi untuk saat ini kita belum pada tahap membicarakan siapa capres siapa cawapres," ucap Lamhot.

Selain menyamakan frekuensi dan visi, di dalam koalisi ini juga belum sampai pada pembahasan partai apa yang nantinya akan menjadi pemimpin koalisi.

Terkait hal itu, Lamhot menegaskan sudah seharusnya Golkar lah yang memimpin koalisi, mengingat perolehan kursi Golkar lebih besar ketimbang keempat partai lainnya, yaitu Gerindra, PAN, PPP, PKB.

"Secara perolehan kursi, Golkar ini kan peroleh kursi terbesar. Jadi sudah selayaknya lah Golkar yang akan memimpin koalisi besar ini, gitu," kata Lamhot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika