REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) menjalin kerja sama penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam program ini, BSI mendukung program PP Muhammadiyah, yakni pengadaan rumah bagi guru-guru sekolah serta tenaga kesehatan di Amal Usaha Muhammadiyah di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan salah satu langkah dari BSI untuk memaksimalkan penyerapan kuota pembiayaan FLPP tahun 2023 lewat program BSI KPR Sejahtera FLPP. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, kerja sama ini merupakan lanjutan dari kolaborasi yang pernah terjalin sebelumnya antara BSI dan Muhammadiyah.
Program ini juga bentuk partisipasi BSI dalam mendukung dan menjalankan program nasional pemerintah untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah dan tentunya tetap dalam koridor sesuai prinsip syariah. BSI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak.
“BSI berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat dan mempermudah anggota PP Muhammadiyah untuk mendapatkan hunian yang layak dengan prinsip syariah. Kami tentu berbahagia dapat mendukung program pengadaan rumah bagi guru-guru sekolah Muhammadiyah di Indonesia, sehingga BSI senantiasa membawa berkah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua,” kata Hery di Kantor Pusat Pengurus Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat , Rabu (12/4/2023).
BSI memberikan beberapa kemudahan bagi anggota Amal Usaha PP Muhammadiyah yang ingin memiliki rumah, antara lain bebas premi asuransi dan PPN, cicilan tetap hingga 15 tahun, dan subsidi bantuan uang muka hingga sebesar Rp 4 juta. Selain itu, BSI juga memberikan program KILAU SURYA yang akan dilaksanakan selama periode 1 April sampai 30 Juni 2023 berupa subsidi biaya proses pembiayaan senilai Rp 1 juta.
Hery mengatakan BSI terus berkomitmen untuk terus menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan unggulan, sehingga nasabah dapat bertransaksi dengan mudah kapanpun dan di manapun.
“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus memberikan layanan perbankan syariah yang modern, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. BSI akan bersama-sama memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.
Per 31 Maret 2023, BSI telah menyalurkan 56.346 unit rumah subsidi dengan nilai penyaluran sebesar Rp 7,13 triliun. Sementara kuota pembiayaan FLPP tahun 2023 yang diberikan BP Tapera untuk BSI adalah sebanyak 8.200 unit atau sebesar Rp910 miliar. Secara nasional, penyaluran pembiayaan KPR Bersubsidi BSI selama 2022 mencapai Rp 1,1 triliun dengan total penjualan lebih dari 7.630 unit rumah yang tersebar di area Aceh, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin dan Makassar.
Tahun 2023 ini BP Tapera mengalokasikan dana sebesar Rp 25,18 triliun atau 220 ribu rumah yang dialokasikan kepada seluruh bank penyalur dana FLPP. Untuk itu BP Tapera membutuhkan peran penting seluruh stakeholders khususnya bank penyalur untuk tahun 2023 yang terdiri dari tujuh Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan pemberian subsidi kepada para guru ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Apalagi, lanjut Muhadjir, saat ini banyak guru di sekolah Muhammadiyah yang berpenghasilan rendah.
“Kalau ingin para guru bekerja tuntas dan maksimal, tentu kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Karena semua bisa dicapai kalau guru kesejahteraan,” kata Muhadjir.
Muhadjir berharap program BSI KPR Sejahtera FLPP dan Muhammadiyah ini bisa digelar di seluruh Indonesia. Sebab dirinya menyebut Muhammadiyah memiliki data guru-guru di sekolah Muhammadiyah yang masih berpenghasilan rendah.
“Karena Muhammadiyah mengambil peran di celah-celah yang negara tidak hadir, khususnya di bidang pendidikan karena kami ada ranting dan cabang. Karena itu, harus dibangun ekosistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika