REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan narapidana (napi) di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat (Jabar) mendapatkan remisi Idulfitri 1444 Hijriah, termasuk di dalamnya 271 napi kasus korupsi. Kadiv PAS Kemenkumham Jabar, Kusnali menuturkan, total warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Provinsi Jabar mencapai 23.548 orang.
Angka itu terdiri dari 19.919 narapidana dan 4.639 tahanan. Dia menyebut, dari jumlah tersebut, ada sebanyak 15.475 WBP yang diusulkan mendapat remisi. "Berdasarkan kasus, narkoba 7.584 (narapidana), korupsi 271, terorisme tujuh, trafficking sembilan dan pidana umum 7.604," kata Kusnali dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (23/4/2023).
Kusnali menjelaskan, mereka yang mendapatkan remisi terdiri remisi khusus (RK) I dan II. "RK I 15.408 orang, artinya setelah mendapat pengurangan masa pidana/remisi masih harus menjalani sisa pidananya. RK II 67 orang, artinya setelah mendapat pengurangan masa pidana/remisi langsung bebas," jelas Kusnali.
Dia menuturkan, besaran remisi yang diberikan negara bervariasi. Perincinannya, sebanyak 2.988 WBP menerima remisi selama 15 hari, 10.552 WBP menerima remisi selama satu bulan, 1.483 WBP menerima remisi selama satu bulan 15 hari, dan dan 452 WBP menerima remisi selama dua bulan.
"Untuk Lapas Sukamiskin 208 orang diusulkan dapat remisi dan seluruhnya remisi khusus I," ungkap Kusnali. Terpidana kasus korupsi KTP-elektronik (e-KTP) Setya Novanto juga termasuk yang mendapatkan RK I selama satu bulan. Eks ketua DPR tersebut divonis penjara 15 tahun pada medio April 2018.
Kemudian, Andi Irfan Jaya selaku terpidana kasus korupsi pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) oleh mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, memperoleh remisi selama satu bulan. Beberapa napi koruptor lainnya juga mendapatkan potongan masa tahanan.