REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap tren gaya hidup halal atau halal lifestyle akan terus berkembang di Indonesia. Hal ini menurut Kiai Ma'ruf akan mampu memperkuat jenama dan konsumsi berbasis ekonomi syariah.

Ma'ruf menekankan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa Halal Value Chain (HVC) di Indonesia akan tumbuh sebesar 4,5-5,3 persen pada 2023. "Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, ada beberapa langkah yang kita lakukan, misalnya rantai pasok halal dengan memperkuat bisnis usaha syariah, kapasitas pelaku syariah, ekspor produk halal, dan akselerasi sertifikasi halal tadi, memperkuat halal lifestyle melalui literasi ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma'ruf dalam diskusi Economic Challenges seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (26/4/2023).

Untuk mendukung peningkatan tren gaya hidup halal, Pemerintah terus menumbuhkan Kawasan industri Halal (KIH) yang sekarang ini sudah ada di Sidoarjo Jawa Timur, Cikande Banten, dan Batam. Selain itu, pemerintah terus melakukan percepatan sertifikasi halal, modernisasi rumah potong hewan halal, kodifikasi produk halal, mengembangan fesyen Muslim, serta mengembangkan pariwisata ramah Muslim.

"Dengan terbangunnya sinergi dalam program ini, Indonesia diharapkan menjadi pusat produsen halal dunia. Itu sudah kita umumkan dan nanti itu kita terus melakukan akselerasi-akselerasi mengenai produk halal ini," ujarnya.

Selain itu, dari sisi kebijakan untuk mendukung halal lifestyle, pemerintah terus meningkatkan peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Melalui penguatan ini, Wapres menyebut langkah-langkah yang akan dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait ekonomi dan keuangan syariah harus sejalan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Di bawah koordinasi KNEKS ini, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, misalnya saja membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, kita mengambil peran sesuai dengan RKP 2023, yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal,” ujarnya.

Sementara itu, dari aspek regulasi, berbagai aturan Penyusunan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) saat ini sedang ditata, serta pemerintah juga sedang menjalankan sejumlah program dalam upaya penguatan industri halal.

“Kemudian dilakukan penguatan industri halal melalui percepatan sertifikasi halal melalui berbagai program, seperti sertifikasi halal gratis, sehingga banyak produk yang bisa masuk ke pasar ekspor dan menjadi produsen halal terkemuka di dunia. Ini saya kira dan berbagai regulasi-regulasi lain yang diperlukan,” kata Ketua Harian KNEKS tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika