REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rondonuwu mengatakan, pengentasan malaria merupakan salah satu yang muncul di program legislasi nasional (Prolegnas) nasional. Dengan adanya dukungan penyelesaian malaria di SDGs juga, pihaknya berjanji untuk terus mengeliminasi daerah-daerah rawan malaria.

“Kita mengejar terus untuk eliminasi malaria di tingkat kabupaten kota, saat ini kita eliminasi sudah di 72 persen (wilayah)” kata Maxi dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Menyusul adanya capaian itu, pihaknya menargetkan eliminasi daerah malaria pada 2024 sekitar 90 persen. Dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, kata dia, sudah ada sekitar 372 daerah yang aman dari malaria.

“Kontribusi besar kasus malaria di Indonesia ada di wilayah timur, Papua, Papua Barat, dan Maluku serta NTT. Hampir 89 persen kasus malaria ada di wilayah-wilayah itu,” jelas dia.

Maxi menyebut, penyelesaian malaria di daerah-daerah timur tersebut memang sulit. Meski demikian, dia memerinci, daerah Papua Barat, sudah masuk ke wilayah dengan keberhasilan mengeliminasi malaria.

“Kami harapkan ini adanya satu kabupaten, kami harap tahun ini dan tahun mendatang lebih banyak lagi kabupaten kota akan mengikuti seperti Sorong Selatan. Ternyata ini bisa dilakukan,” tutur dia.

Maxi menambahkan, eliminasi malaria di Indonesia benar-benar bisa dikendalikan. Sebab itu, dia meminta adanya kerjasama dari bupati, walikota maupun gubernur untuk mendorong percepatan eliminasi tersebut.

“Saya juga bangga karena sudah ada lima provinsi mencapai eliminasi malaria tahun ini,” jelas dia.