REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (2/5/2023) malam mengumumkan bahwa penghargaan utama untuk kebebasan pers telah diberikan kepada tiga jurnalis perempuan Iran yang dipenjara "atas komitmen mereka terhadap kebenaran dan akuntabilitas."
Pemenangnya adalah Niloufar Hamedi yang memberitakan bahwa Mahsa Amini, 22 tahun, meninggal dunia pada September lalu ketika ditahan oleh polisi moralitas karena mengenakan jilbab terlalu longgar, dan Elaheh Mohammadi yang menulis tentang pemakamannya.
Kematian Amini memicu protes selama berbulan-bulan di puluhan kota di Iran. Demonstrasi ini merupakan salah satu tantangan paling serius bagi Republik Islam sejak protes Gerakan Hijau tahun 2009 yang menarik jutaan orang turun ke jalan.
Pemenang ketiga adalah Narges Mohammadi, yang telah bekerja selama bertahun-tahun sebagai jurnalis dan merupakan salah satu aktivis paling terkemuka di Iran.
Penghargaan Kebebasan Pers Dunia dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) ini dinamai Guillermo Cano, seorang jurnalis Kolombia yang dibunuh di depan kantor surat kabarnya, El Espectador, di Bogota, pada tanggal 17 Desember 1986. UNESCO memberikan penghargaan ini bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada tanggal 3 Mei sejak tahun 1997.
Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mengumumkan para pemenang dalam sebuah upacara di New York. "Sekarang, lebih dari sebelumnya, penting untuk memberikan penghargaan kepada semua jurnalis perempuan yang dihalangi untuk melakukan pekerjaan mereka dan yang menghadapi ancaman dan serangan terhadap keselamatan pribadi mereka," kata Azoulay.
Zainab Salbi, ketua juri internasional yang terdiri dari para profesional media yang memilih para pemenang, mengatakan bahwa karya berani dari ketiga pemenang tersebut telah menghasilkan sebuah revolusi bersejarah yang dipimpin oleh perempuan.
"Mereka membayar harga yang mahal untuk komitmen mereka dalam melaporkan dan menyampaikan kebenaran," kata Salbi. "Dan untuk itu, kami berkomitmen untuk menghormati mereka dan memastikan suara mereka akan terus bergema di seluruh dunia sampai mereka aman dan bebas."
Pada akhir April, peradilan Iran mengakui bahwa dua reporter yang memberitakan kematian Amini, Hamedi dan Elaheh Mohammadi, telah didakwa dengan tuduhan berkolaborasi dengan Amerika Serikat, bertindak melawan keamanan nasional, dan menciptakan "propaganda yang menentang sistem."
Sementara hampir 100 jurnalis telah ditangkap di tengah-tengah demonstrasi, laporan Hamedi dan Elaheh Mohammadi sangat penting pada hari-hari setelah kematian Amini untuk menyebarkan berita tentang kemarahan yang terjadi. Hamedi bekerja untuk surat kabar reformis Shargh, sementara Mohammadi bekerja untuk surat kabar reformis Ham-Mihan.
Penahanan mereka telah memicu kecaman internasional atas tindakan keras aparat keamanan yang berlangsung berbulan-bulan setelah kematian Amini. Menurut UNESCO, Hamedi dan Mohammadi telah berada di Penjara Evin, Iran, sejak September lalu, dan Hamedi berada di sel isolasi.
Sejak protes dimulai, setidaknya 529 orang telah terbunuh dalam demonstrasi, menurut aktivis Hak Asasi Manusia di Iran. Lebih dari 19.700 orang lainnya telah ditahan oleh pihak berwenang di tengah-tengah tindakan keras yang mencoba menekan perbedaan pendapat. Iran selama berbulan-bulan tidak memberikan angka korban secara keseluruhan, sementara mengakui bahwa puluhan ribu orang telah ditahan.
Narges Mohammadi telah berulang kali ditahan dan dipenjara oleh pihak berwenang, dan UNESCO mengatakan bahwa ia saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun di Penjara Evin. Dia telah memenangkan penghargaan di luar negeri atas karyanya, termasuk aktivisme menentang hukuman mati di Iran, yang masih menjadi salah satu algojo terbaik di dunia.
UNESCO mengatakan bahwa ia adalah wakil direktur organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Teheran, Pusat Pembela Hak Asasi Manusia. Dia juga terus melaporkan di media cetak dari penjara dan telah mewawancarai tahanan perempuan lainnya yang dimasukkan dalam bukunya "White Torture," kata badan PBB itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika