REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia kini memiliki tantangan baru di sektor lingkungan hidup. Namun, solusi dari tantangan tersebut bukanlah lewat kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam pidatonya di acara relawan Amanat Indonesia (Anies), Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (7/5/2023).
Sebuah data disampaikannya, bahwa emisi karbon mobil listrik lebih tinggi ketimbang bus yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Sebab dalam sebuah bus atau transportasi umum, dapat menampung penumpang lebih banyak ketimbang mobil pribadi.
"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya," ujar Anies.
Demokratisasi sumber daya yang dimaksud adalah pengarahan sumber daya yang dimiliki negara untuk diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan semata-mata program yang dibuat untuk menarik perhatian di media sosial.
Salah satu yang ingin didorongnya adalah masifnya penggunaan transporasi umum yang ditenagai oleh listrik. Sehingga, masyarakat memiliki moda transportasi yang nyaman sehingga meninggalkan kendaraan pribadinya.
"Karena itulah kita ingin dorong ke depan, InsyaAllah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nanti dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis listrik ke depan," ujar Anies.
Di samping itu, transportasi umum juga sebagai media untuk membangun perasaan persatuan. Perasaan persatuan yang hadir lewat kebijakan tersusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi.
"Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan, dan gagasan yang di sini adalah gagasan yang tadi saya sampaikan kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya. Maka pembagian sumber daya ini memasukkan unsur-unsur gagasan itu," ujar Anies.
"Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua. Bukan menjangkau sebagian," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika