REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan financial technology (fintech) Modalku meluncurkan layanan Modal Proyek yang memungkinkan mendapatkan akses pendanaan online tanpa agunan. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau vendor yang tergabung dalam elektronik katalog (e-catalogue) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat akan menjalankan proyek dari pemerintah.

Country Head Modalku Arthur Adisusanto menuturkan, lewat layanan itu perusahaan bisa mendapatkan modal hingga Rp 1,5 miliar. Tenornya pun fleksibel hingga 120 hari sesuai tempo pembayaran proyek.

"Dengan layanan ini kami ingin menjawab tantangan perusahaan pemegang proyek dari pemerintah seperti kebutuhan modal untuk melunasi tagihan kepada supplier sebelum pengiriman. Ini kerap mengalami kesulitan dalam menjaga kelancaran arus kas dan bagi pemilik perusahaan yang tidak menggaransi mobilization uang di awal," ujarnya dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Arthur menyebutkan, ada beberapa syarat agar bisa mendapat pendanaan tersebut. Di antaranya harus berbadan hukum perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).

Lalu perusahaan harus sudah beroperasi aktif minimal satu tahun. Pendaftar juga harus memiliki mutasi rekening koran, memiliki dokumen legalitas perusahaan baik itu pengurus ataupun pemegang saham, dan memiliki dokumen pendukung lainnya.

Jika sudah memenuhi syarat, perusahaan bisa mendapat pendanaan pengadaan proyek pemerintah, namun harus mendaftar dulu. Perusahaan bisa mengakses langsung pendaftaran melalui website resmi Modalku dan memilih layanan Modal Proyek.

Kemudian mengisi data diri mulai dari nama lengkap, jabatan, alamat email perusahaan, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, pendaftar bisa mengkuti semua petunjuk pendaftaran.

Nantinya tim Modalku akan melakukan verifikasi pengajuan pinjaman. Jika dianggap layak dan memenuhi semua persyaratan, pendanaan akan diberikan.

Arthur mengaku tidak memiliki target khusus terkait total penyaluran pendanaan tersebut. "Kita lebih fokus dari sisi pembiayaannya, kalau dari sisi target jujur bukannya nggak ada, tapi lihat kelayakan penyaluran pendanaan, kalau target tapi portofolionya hancur ya bagaimana," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika