REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- India bersiap menjadi tuan rumah pertemuan pejabat pariwisata G20 di Kashmir. Pihak berwenang India mengerahkan komando elit dan meningkatkan keamanan di kota terbesar di kawasan yang disengketakan itu.
Pertemuan tersebut akan menjadi acara internasional penting pertama di Kashmir sejak New Delhi mencabut wilayah semi-otonomi pada 2019. Otoritas India berharap pertemuan tersebut menunjukkan perubahan kontroversial membawa perdamaian dan kemakmuran ke wilayah tersebut.
Sejak 2019 Kashmir yang dikenal dengan perbukitan kaki Himalaya menjadi tujuan wisata domestik. Sebagian besar hotel sudah dipesan selama berbulan-bulan sebelumnya.
Kashmir juga menarik jutaan pengunjung yang menikmati kedamaian janggal karena banyaknya pos keamanan, kendaraan lapis baja, dan tentara yang berpatroli. Demi pertemuan G20, kota tersebut merapikan pusat kota dan jalan menuju pusat konvensi di Danau Dal.
Sementara polisi meningkatkan keamanan, menempatkan penjagaan keamanan besar-besaran di sekitar lokasi. Pada Rabu (17/5/2023) komando angkatan laut membawa senjata di perahu karet berbaur dengan turis di gondola kuning kenari.
Pakar politik Asia Selatan University of Chicago, Paul Staniland mengatakan pertemuan G20 “sejalan dengan kebijakan pemerintah India untuk menunjukkan secara simbolis kenormalan dan stabilitas di Kashmir,” dan tidak adanya kemungkinan perubahan kebijakan.
“Pertemuan itu bagus dan bisa mendongkrak pariwisata, tapi kami juga ingin melihat masalah Kashmir diselesaikan. Itulah masalah mendasar kami," kata seorang mahasiswa Mufeed Hilal, Jumat (19/5/2023).
Pakistan menguasai sebagian Kashmir tetapi, seperti India, negara itu mengklaim seluruh wilayah itu. Islamabad mengecam New Delhi karena mengadakan pertemuan di Srinagar.
Di sela-sela pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai baru-baru ini di India, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan pilihan lokasi menunjukkan "kepicikan" India dan "menunjukkan arogansinya pada dunia."
Menteri luar negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menolak komentar menteri Pakistan. Ia mengatakan tidak akan memperdebatkan masalah ini dengan negara yang tidak ada hubungannya dengan G20. Pakistan bukan anggota G20.
Presidensi G20, yang terdiri dari ekonomi terbesar di dunia, digilir. Setiap ketua memiliki agenda dan prioritas yang berbeda. India menjadi presidensi G20 tahun 2023.
Cina juga mengkritik rencana India mengadakan pertemuan di Srinagar tahun lalu, sambil mendesak India dan Pakistan untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat memperumit situasi. Belum diketahui apakah Cina mengirim perwakilannya ke pertemuan tersebut atau tidak.
Cina melewatkan pertemuan G20 lainnya yang diadakan di wilayah Ladakh yang disengketakan. Cina dan India berselisih mengenai wilayah perbatasan tersebut. Terutama setelah bentrokan yang menewaskan 20 tentara India dan empat tentara Cina tahun 2020 lalu.
Pelapor khusus untuk masalah minoritas PBB Fernand de Varennes mengatakan pertemuan di wilayah Kashmir akan mendukung 'fasad kenormalan' sementara 'pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia' berlanjut di wilayah tersebut.
“Pemerintah India sedang berusaha menormalkan apa yang beberapa orang gambarkan sebagai pendudukan militer dengan berperan dalam pertemuan G20 dan menggambarkannya sebagai persetujuan internasional,” kata Varennes dalam pernyataannya Senin (16/5/2023) lalu.
Misi India di PBB di Jenewa menolak pernyataan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar dan tidak beralasan. Dalam cicitannya di Twitter, Selasa (17/5/2023) Misi India di PBB mengatakan India memiliki hak prerogatif untuk menentukan tempat penyelenggaraan pertemuan G20.
India juga mengadakan pertemuan pariwisata G20 di negara bagian Benggala Barat dan Gujarat awal tahun ini, dan satu pertemuan lagi dijadwalkan di Goa bulan depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika