REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menganjurkan pemerintah mengkaji ulang rencana meluncurkan bursa untuk perdagangan komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juni 2023. Pasalnya, kebijakan itu dapat menguntungkan buyer/asing, sekaligus membebani pelaku usaha termasuk petani sawit yang menanggung biaya tambahan.

“Sekarang kan ada duapoli, yakni di Malaysia dan Rotterdam. Kalau ditambah lagi akan lebih banyak. Jadi kan persaingan lebih ketat. Akhirnya, buyer lebih selektif karena punya banyak pilihan,” kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (23/5/2023).

Namun, Tauhid Ahmad mengatakan, bursa CPO Indonesia akan menguntungkan bagi pemerintah karena lebih fair dalam mengacu pada penetapan pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). “Itu lebih clear ketimbang yang dipakai bursa Malaysia. Nah ini menguntungkan bagi pemerintah dalam menetapkan pungutan bea keluar dan lainnya,” katanya menjelaskan.

Tapi, lanjut dia, bagi pengekspor, belum tentu harga yang diterima itu lebih baik. Bisa saja harga lebih tinggi, tapi karena ada persaingan yang lebih ketat antarbursa, itu bisa membentuk harga yang lebih rendah.