REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Pemkab Banyumas melaksanakan Rembuk Stunting dalam rangka konvergensi percepatan dan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Sipanji Purwokerto ini dipimpin langsung Bupati Achmad Husein dan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono.
Turut hadir ketua DPRD Kabupaten Banyumas, sekretaris daerah, kepala OPD terkait, kepala Bagian Kesra Setda, unsur PKK, instansi vertikal terkait, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi terkait, juga forum CSR.
Wabup Banyumas Sadewo mengatakan Rembuk Stunting dimaksudkan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas hasil dari analisis situasi dan rancangan kinerja dari lintas sektor dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dalam upaya penurunan kasus stunting.
“Kita tentu berharap setelah rembug ini, semua terlibat dalam penanganan kasus stuntng di Banyumas yang saat ini masih di angka 16,6 persen,” kata Wabup Sadewo.
Pada kegiatan ini semua kepala OPD menandatangani komitmen yang nantinya mempunyai tugas untuk desa binaan, kalau selama ini sudah berjalan pembinaan dan pantauan untuk tingkat kecamatan.
Bupati Banyumas Achmad Husein meminta kepada kepala dinas bersungguh-sunguh membantu warga yang terkena stunting. Penandatanganan komitmen ini diminta agar bukan sekadar formalitas, karena masyarakat membutuhkan keterlibatan langsung dan berkesinambungan.
“Membantu anak yang stunting, tidak hanya sekadar memberi bantuan sekali, namun perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Mengingat mereka adalah generasi yang wajib diselamatkan, karena dengan menderita stunting anak akan berkurang kecerdasannya,” kata bupati.
Bupati berharap pemkab beserta masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Seluruh stakeholder organisasi profesi terkait serta perguruan tinggi juga diminta bekerja sama untuk membantu percepatan penurunan stunting.
Sementara penganggaran kegiatan penanganan stunting dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDes, maupun sumber dana lainnya. Ia meminta OPD melakukan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi.
Termasuk penyelenggaraaan intervensi gizi spesifik dan intervesi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan masing-masing, melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu langsung ke lapangan. Kemudian pembinaan kader untuk konvegensi pencegahan stunting dan strategi komunikasi konvegensi pencegahan stunting dilakukan organisasi perangkat daerah, kecamatan, desa dan lembaga/ organisasi/instansi non pemerintah.
Meski dinas tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut, tetapi bupati mengajak para ASN untuk menggalang iuran atau menjadi bapak angkat dari anak stunting. Ia meminta kepada Dinkominfo agar membuat aplikasi yang dapat mengetahui anak stunting, yang nantinya sudah ada bapak angkatnya maka aplikasi dapat digunakan untuk melihat perkembangan.
“Saya sebentar lagi purna tugas, tetapi saya mempunyai kewajiban moral untuk mengawal kegiatan ini, mengingat ini menyangkut masa depan bangsa. Karena anak-anak yang stunting akan mempengaruhi otak dan pertumbuhan tubuhnya,” kata dia.
Kepala Bappedalitbang Banyumas Kritanta menyebutkan angka stunting di Banyumas pada 2021 yakni 21,5 persen dan 2022 berhasil menurunkan sekitar lima persen menjadi 16,6 persen. Hal tersebut karena beberapa inovasi dan gerakan bersama dan pendampingan dalam penanganan stunting di Banyumas seperti memberikan makanan tambahan.
“Untuk 2023 dan 2024 nanti kepala OPD akan dibagi untuk mendampingi Desa Lukus Stunting, dan kita berharap dapat mencapai 15 persen pada 2025,” kata Kritanta.
Senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Krisianto yang berharap semua OPD agar bersama sama membantu penanganan stunting di Banyumas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika