REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, dr Ngabila Salama yang belakangan viral karena pamer gaji Rp 34 juta per bulan, perlu diberi sanksi. Hal itu sebagai konsekuensi atas sikap yang dinilai tidak etis dilakukan seorang aparatur sipil negara (ASN).

Meski begitu, ia tidak setuju jika Ngabila sampai dicopot dari jabatannya. "Sanksi diperlukan agar menumbuhkan kedisiplinan ASN DKI Jakarta, tetapi tidak sampai tingkat pencopotan," kata Gembong kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Gembong berpendapat, perilaku memamerkan nominal gaji yang dilakukan oleh kepala seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI tersebut merupakan sikap yang tak patut. Apalagi, gaji ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memang lebih besar dibandingkan instansi lain.

Karena itu, menunjukkan gaji ke orang lain, apalagi di media sosial (medsos) bisa memicu kecemburuan. "Memamerkan gaji rasanya sangat tidak elok, di saat kondisi ekonomi rakyat kecil belum tumbuh maksimal akibat pandemi Covid-19," tutur Gembong.

Dia pun sikap yang bersangkutan. Padahal sudah ada Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov DKI yang diteken Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono. Di situ jelas ada aturan larangan harta atau flexing.

"Edaran belum tentu sampai ke seluruh ASN DKI. Namun yang harus dibangun adalah tanggung jawab atasan langsung kepada bawahannya. Ada bawahan yang melakukan kesalahan, maka sanksi harus diberikan bukan saja kepada yang melakukan kesalahan. Namun, atasan juga harus diminta pertanggungjawabannya, itu konsekuensi dari jabatan," kata Gembong menjelaskan.

Inspektorat DKI Jakarta pada Rabu telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Ngabila. Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan jajarannya kepada Ngabila untuk mengonfirmasi tentang motif yang bersangkutan memamerkan gaji Rp 34 juta per bulan di medsos.

Pihaknya juga mencoba, menanyakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022 di KPK senilai Rp 73 juta milik Ngabila yang dirasa tidak sesuai dengan pendapatannya. "Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Syaefuloh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika