REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan terus memperkuat komitmen dan langkah nyata dalam membangun sistem pencegahan korupsi di Kementerian Sosial dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) sejak menjabat.

Sejak menjabat, Mensos telah meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya dalam pengawasan penyaluran bansos.

"Kami bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos," kata Mensos Risma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan Kemensos mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mensos menempatkan APH dalam posisi pengawasan pada struktur organisasi Kemensos.