REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL – Warga Kurdi berharap pada putaran kedua Pilpres Turki pada 28 Mei mendatang tak dimenangkan Recep Tayyip Erdogan. Mereka takut, kembalinya Erdogan menjadi presiden akan terjadi tekanan keras yang telah dilami selama bertahun-tahun.
Kurdi, berjumlah seperlima dari populasi Turki, menjadi suara potensial yang bisa diraih oposisi, menghentikan 20 tahun kepemimpinan Erdogan. Namun, hasil putaran pertama pemilu pada 14 Mei, Erdogan meraih suara lebih besar daripada capres oposisi Kemal Kilicdaroglu.
Kilicdaroglu diusung koalisi enam partai dan disokong People’s Democratic Party (HDP) yang pro-Kurdi. Bagi warga Kurdi, suara oposisi tak akan lebih tinggi karena menjelang putaran kedua berlangsung, Erdogan mendengungkan isu-isu nasionalis untuk meraih suara lebih.
‘’Pemungutan suara adalah soal hidup dan mati. Erdogan semakin bersikap keras pada Kurdi selama kampanye. Saya tak bisa bayangkan apa yang dilakukan setelah deklarasi kemenangan’’ujar Ardelan Mese (26) pemilik kafe di Diyarbakir, kota utama Kurdi, Kamis (25/5/2026).
HDP mendulang 61 persen suara di Diyarbakir pada pemilu parlemen 14 Mei lalu, sedangkan partai pimpinan Erdogan 23 persen. Secara nasional, HDP memiliki 8,9 persen suara. Di sisi lain, kesepakatan Kilicdaroglu dengan Victory Party menciptakan kerumitan.
HDP menganggap deal yang mengusung sikap antiimigran itu berlawanan dengan prinsip demokrasi. Pimpinan senior HDP, Tayip Temel, sikap Kilicdaroglu ditebus dengan sejumlah harga, yakni terkikisnya dukungan Kurdi.
Direktur Diyarbakir-based Kurdish Studies Center, Reha Ruhavioglu meyakini banyak pemilih Kurdi hilang asa untuk memberikan suara pada putaran kedua mendatang. Di antaranya karena perubahan sikap Kilicdaroglu yang kini berupaya mendapat suara kelompok nasionalis.
‘’Demotivasi merujuk pada sikap politik partai pimpinan Kilicdaroglu, semula menekankan pada rekonsiliasi ke politik keamanan. HDP mesti memotivasi mendukungnya dengan menyatakan jika Kilicdaroglu kalah, kita kalah juga,’’ jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika