REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ESDM senilai Rp 125,9 triliun sampai Mei 2023.

Kementerian ESDM menyetor PNBP Rp 32,9 triliun per Maret 2023 lalu dan pada akhir Mei sudah sebesar Rp 125,9 triliun. "Target (2023) Rp 219,58 triliun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Selanjutnya, kata Dadan, anggaran belanja sampai kuartal I 2023 sebesar 21,15 persen dari pagu Rp 6,55 triliun pada 2023. Kemudian, investasi sebesar Rp 5,67 miliar dari target Rp 33,58 miliar, lifting minyak bumi 605 ribu barel oil per day (BOPD) dari target 660 BOPD. Selanjutnya, lifting gas bumi 946 ribu BOPD dari target 1.100 BOPD.

"Kemudian rasio elektrifikasi, pemerintah sudah menargetkan 100 persen sejak dua tahun yang lalu dan per sekarang di angka kami adalah 99,67 persen dengan target optimis di tahun ini adalah 99,91 persen," ujar Dadan yang saat ini juga menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM itu.

Berikutnya, ia juga melaporkan bahwa kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 12,6 gigawatt (GW) hingga kuartal I 2023. "Cukup besar dalam arti kumulatif tetapi kalau dari sisi tambahan di tahun ini, baru bertambah 53,6 megawatt (MW) dari target 368 megawatt," ujarnya lagi.

Sedangkan, produksi batu bara sebesar 293,5 juta ton hingga kuartal I 2023, dari target 695 juta ton di tahun 2023. "Kami terus menjaga DMO (domestic market obligation) batu bara sesuai dengan keperluan dan aturan," ujar Dadan.

Lalu, Dadan juga menyebut penyerapan anggaran belanja Kementerian ESDM hingga kuartal I 2023 sebesar 21,15 persen dari pagu Rpn6,55 triliun. Adapun target penyerapan anggaran belanja Kementerian ESDM adalah sebesar 98,66 persen. "Jadi, masih sesuai dengan rencana, masih sesuai dengan target," ujar Dadan pula.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Ditjen Ketenagalistrikan, khususnya untuk kegiatan clean cooking untuk rumah tangga. Di Ditjen EBTKE untuk kegiatan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), dan pada Ditjen Migas untuk kegiatan konverter kit (konkit) nelayan dan petani yang telah selesai dibuka per 2 Juni 2023.

"Proses buka blokir untuk yang Ditjen EBTKE juga sudah berjalan, sekarang sedang direviu oleh tim dari Inspektorat Jenderal, blokir dan automatic adjustment ini akan dibuka seluruhnya, sehingga seluruh kegiatan bisa dilaksanakan," kata Dadan.

Sementara untuk pagu indikatif tahun anggaran 2024, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp 15,81 triliun. "Ini sudah dibahas bersama secara bilateral juga dengan Bappenas dan mendapatkan alokasi pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 6,78 triliun yang bersumber dari dana rupiah murni sebesar Rp 3,45 triliun atau sekitar 60 persen. Kemudian PNBP sebesar Rp 2,8 triliun dan juga pendapatan dari badan layanan umum sebesar Rp 457,17 miliar," kata dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika