REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh pada Senin (12/6/2023) memastikan akan membawa kembali pengungsi Rohingya jika mereka tidak merasa nyaman setelah dipulangkan ke negara bagian Rakhine atau jika proyek percobaan untuk memulangkan mereka ke Myanmar gagal. Para pengungsi Rohingya ini akan kembali secara sukarela, kata Menteri Muda Luar Negeri Bangladesh Shahriar Alam kepada wartawan di ibukota Dhaka.
"Ini adalah proses percobaan, tidak ada pemulangan besar-besaran. PengungsiRohingya akan dikirim ke Rakhine untuk mengamati situasi. Jika mereka tidak merasa nyaman, ada kesempatan membawa mereka kembali. Dengan demikian, kami pikir tidak ada perdebatan yang menentang proyek itu," ujar dia.
Pernyataan Alam merupakan yang terbaru dari otoritas Bangladesh yang bertujuan mengatasi kekhawatiran global dan seruan untuk menangguhkan proyek percobaan itu, yang dilaksanakan bersama antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar dengan perantara Cina.
Pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh telah menunjukkan kekhawatiran atas pemulangan itu dan mengeluhkan tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka setelah dipulangkan ke Rakhine tanpa hak kewarganegaraan.
Bangladesh dan Myanmar mendorong untuk meluncurkan proyek repatriasi itu dengan memulangkan sekitar 1.100 pengungsi. Hampir 1,2 juta Rohingya tinggal di Bangladesh, dan sebagian besar dari mereka melarikan diri dari penumpasan militer brutal di Rakhine pada Agustus 2017.
Saat sebagian besar pengungsi masih bertahan di kamp penuh sesak di distrik selatan Cox's Bazar, sekitar tiga ribu lainnya telah pindah ke pulau Bhasan Char sejak akhir 2020.
Alam mengatakan pernyataannya sebagai tanggapan atas penolakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap proyek itu. Ia menambahkan bahwa proses dari proyek itu sedang berjalan untuk melibatkan PBB.
Dia mencatat bahwa meskipun belum ada kesepakatan bahwa Rohingya akan dipulangkan dengan sertifikat dari Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR). "Mereka telah diberitahu tentang upaya kami untuk pemulangan."
Ia juga memprotes pernyataan oleh Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar. Alam mengatakan Andrews mengunjungi Cox's Bazar beberapa waktu lalu dan memberikan pernyataan mengenai proyek percobaan itu, tetapi hal yang ia katakan dan bahasa yang ia gunakan meremehkan dan tidak menghargai upaya kami (Bangladesh).
"Kami akan melaporkan masalah ini ke PBB," ujar Alam.
Andrews pada Kamis mengatakan bahwa Bangladesh harus segera menunda proyek percobaan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar, di mana mereka menghadapi risiko serius yang mengancam nyawa dan kebebasan mereka.
Pada Mei, pejabat Bangladesh membawa 20 pengungsi Rohingya pada kunjungan kamp pemukiman kembali di negara bagian Rakhine, Myanmar untuk menilai kondisi tempat mereka kembali, yang berakhir dengan kekhawatiran delegasi Rohingya mengenai rencana itu. Sejumlah kelompok HAM internasional, termasuk Human Rights Watch, telah bergabung dengan suara yang menentang usulan repatriasi tersebut.
Kelompok HAM internasional mendesak para pemerintah negara donor dan Amerika Serikat untuk menyerukan penundaan pemulangan setiap pengungsi Rohingya hingga kondisinya siap untuk pemulangan yang aman dan berkelanjutan. Kendati banyaknya penolakan, otoritas Bangladesh sepertinya akan melakukan apapun agar rencana proyek repatriasi tersebut dapat berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika