REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), yang dilaksanakan pada Senin (19/6/2023), langsung dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu, di Ruang Pertemuan Pasir Padi Kantor Gubernur.
Saat memimpin jalannya rapat, Pj Gubernur Suganda menginginkan kepada TPPS, untuk memaksimalkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, untuk menurunkan angka stunting di Babel. Dirinya mengaku, selama ini sudah banyak berdiskusi hingga turun langsung ke lapangan.
"Anggaran provinsi terkait stunting sudah bagus, hanya saja belum tepat sasaran. Oleh sebabnya, kita perlu langkah-langkah yang lebih maksimal untuk menanggulangi kasus stunting di Babel," ungkapnya.
Beberapa hal dipaparkan Pj Gubernur dalam rangka menanggulangi stunting di Babel, seperti upaya membentuk TPPS hingga di tingkat desa. Selain itu, masukan dan rekomendasi meliputi perlunya CSR pihak swasta, untuk memberikan bantuan kepada keluarga resiko stunting dan anak stunting.
"Dan yang paling penting adalah adanya komitmen pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memprioritaskan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting," harapnya.
Langkah percepatan penurunan stunting yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit stunting bagi kelompok Bina Keluarga Balita, operasional pendampingan sasaran calon pengantin keluarga beresiko dan balita stunting, operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting, koordinasi di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk pertemuan TPPS dan mitra kerja terkait, audit kasus stunting serta Mini lokakarya stunting.
Lebih lanjut disampaikan Pj Gubernur, di Babel sendiri berdasarkan SSGBI tahun 2019, angka prevalensi stunting berada pada angka 19,9 selanjutnya turun menjadi 18,6 pada tahun 2021 dan hanya turun 0,1 persen pada Tahun 2022 menjadi 18,5 persen ( SSGI 2022).
Melihat trend penurunan angka prevalensi stunting yang dianggap belum meyakinkan untuk mencapai target angka prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, untuk itu pemerintah menganggap perlu adanya percepatan pencapaian yang ada.
Selain itu, upaya inventarisir kelemahan-kelemahan program sesuai dengan rekomendasi dari BPKP Babel berdasarkan hasil evaluasi percepatan penurunan stunting tahun 2023 yang lalu, juga terus dilakukan.
"Harapan saya, rekomendasi yang diberikan ini sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan lintas sektor terkait, serta menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Babel" ungkapnya.
Juga upaya dalam penajaman strategi intervensi dari hulu, sehingga dapat mewujudkan Indonesia Emas yaitu membentuk keluarga muda yang sehat, produktif dan berketahanan keluarga secara utuh, dalam berbagai aspek kehidupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika