REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, masih ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tak mau menerima kredit perbankan.
Saat ia berkunjung ke pasar, ada beberapa pedagang yang tidak mau mendapatkan kredit karena merasa bisnis jalan dan tidak perlu kredit. Ada juga yang tidak mau kredit karena mereka takut berutang.
Oleh karena itu, ia meminta perbankan untuk terus meningkatkan sosialisasi agar lebih banyak pelaku UMKM mau mengambil kredit perbankan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terlebih, dia melihat sejumlah pasar basah memiliki potensi besar untuk menjadi sasaran kredit perbankan karena banyak UMKM yang memiliki bisnis yang bertahan dengan omzet besar, tapi belum mengakses kredit perbankan.
"Ini tugas perbankan terkait inklusivitas untuk bisa masuk ke pasar basah di daerah masing-masing," ujar Airlangga.
Pemerintah telah meningkatkan target penyaluran KUR dari Rp 370 triliun menjadi Rp 450 triliun pada 2023. Adapun realisasi penyaluran KUR secara nasional sepanjang 2023 sampai 12 Juni 2023 telah mencapai Rp 87,48 triliun dan diberikan kepada 1,6 juta debitur.
Sementara selama satu dekade, sambung Airlangga, realisasi penyaluran KUR untuk UMKM baru mencapai Rp 1.200 triliun atau sekitar 20 persen dari total kredit nasional sebesar Rp 6.000 triliun.
"Presiden berharap realisasi berubah menjadi 30 persen. Keberpihakan ini yang harus didorong," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, bantuan pembiayaan KUR bertujuan untuk membantu UMKM bisa naik kelas. Salah satu program pemerintah adalah KUR Klaster yang menyasar kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR Klaster per 15 Desember 2022 sebanyak Rp 4,8 triliun atau 96,7 persen dari total Rp 4,9 triliun. Adapun jumlah akses KUR Klaster mencapai 14.888 klaster dengan jumlah pelaku UMKM sebanyak 1,3 juta unit.