REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar hukum tata negara Denny Indrayana mengomentari buku singkat presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Denny menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi memang sudah masuk pelanggaran.

Ia melihat, buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong itu sangat menarik untuk dibaca. Walau PDF-nya hanya 27 halaman tapi isinya dirasa dalam dengan tutur bahasa sederhana.

Denny mengatakan, cawe-cawe jadi istilah yang viral. Ia mengingatkan, istilah itu pertama kali ditulisnya 24 Mei 2023 dengan judul 'Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies'.

Saat itu, ia melihat, frasa cawe-cawe belum viral. Ketika ditanyakan di Sarinah, Presiden Jokowi masih berkilah dan menyatakan tidak cawe-cawe. Baru saat bertemu Forum Pemred, Presiden Jokowi mengakui akan cawe-cawe.

"Meskipun, dengan tambahan frasa demi kepentingan bangsa dan negara," kata Denny, Rabu (28/6).

Ia menilai, cawe-cawe Presiden Jokowi bukan hanya melanggar etika, tapi sudah melanggar dalam banyak bentuknya. Melalui Moeldokogate membegal Partai Demokrat, penjegalan Anies, termasuk upaya-upaya pentersangkaan.

"Menyerang lawan oposisi melalui kasus hukum ataupun menghalang-halangi kasus hukum kawan koalisi sudah merupakan pelanggaran," ujar politikus Demokrat ini.

Persoalannya, lanjut Denny, DPR RI tidak mau, bukannya tidak mampu, untuk memulai proses politiknya di parlemen. Denny berpendapat, apa yang ditulis SBY sejalan dengan apa yang sudah disampaikannya selama ini.

"Tentu, dengan cara penyampaian yang lebih sopan dan tertata karena penghormatannya kepada Presiden Jokowi," kata Denny menambahkan.