REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengatakan, sampai saat ini polarisasi politik masih tidak terlihat. Ia merasa, perbedaan preferensi pilihan, semua masih dalam spektrum yang sama.

Aditya menerangkan, jika dilihat pendapat soal UU Miras, misalnya. Pemilih semua partai politik cenderung setuju larangan miras harus dilakukan, bahkan datang dari responden yang menjadi peminum miras.

Hampir semua pemilih dari partai-partai yang ada di parlemen setuju terhadap larangan itu. Persetujuan paling tinggi memang datang dari pemilih PKS, dan persetujuan paling rendah datang dari pemilih PDIP.

Kemudian, dilihat isu lain seperti kepemimpinan perempuan. Ia menilai, pemilih-pemilih dari partai parlemen cenderung moderat, tidak ada soal dan pemimpin perempuan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi.

"Menariknya, dari dimensi politik, dalam memilih pemimpin apakah harus seiman dan seagama, semua pemilih partai setuju persamaan iman dan agama penting. Persetujuan paling tinggi ada di PKB, paling rendah di PDIP," kata Aditya, dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.

Dari dimensi ekonomi, pemilih dari semua partai mayoritas setuju subsidi pemerintah, paling tinggi PPP dan paling rendah PKS. Sedangkan, terkait peran negara mengatur kompetisi, persetujuan pemilih PKB paling tinggi.

"Artinya, polarisasi politik itu sebenarnya tidak terlihat, di tingkat publik, di masyarakat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih spesifik membicarakan aspek sosial, aspek politik dan aspek ekonomi," ujar Aditya.

Ia menegaskan, tidak ada pemilih yang sikapnya sangat ekstrim karena kebanyakan berada di tengah. Bahkan, Aditya menerangkan, polarisasi politik secara ideologi tidak terlihat dari semua isu-isu yang ada.

Menurut Aditya, meskipun memiliki pilihan preferensi partai dan arah kebijakan, semua masih dalam spektrum yang sama. Ia menambahkan, ada tiga nilai ideal yang sama dan konsisten menjadi harapan masyarakat.

"Satu, mempertahankan nilai-nilai tradisional, dua kehidupan politik moderat dengan nilai nilai keagamaan, dan tiga optimalisasi peran pemerintah dalam perbaikan dan stabilitas ekonomi," kata Aditya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika