REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah penerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai sebanyak 20.789 debitur yang tersebar di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Total penyaluran KUR yang kami catat sampai dengan Mei 2023 mencapai Rp 935 miliar untuk 20.789 debitur," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Ahad (2/7/2023).
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan progres penyaluran KUR oleh perbankan untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat di NTT pada 2023.
Catur menyebutkan, penyaluran KUR terbesar dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp 444,71 miliar untuk 10.317 debitur. Realisasi tingkat penyaluran KUR ini menempatkan NTT pada posisi 23 dari 34 provinsi secara nasional.
Ia menjelaskan, dibandingkan penyaluran KUR dalam periode Mei 2018-2023, capaian pada 2023 menunjukkan tren menurun baik dari jumlah debitur maupun total penyaluran. Hal ini disebabkan ketentuan alokasi KUR dari pemerintah disampaikan lebih lambat kepada pihak bank (diterima bulan Maret 2023) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Catur menjelaskan, salah satu tantangan dalam penyaluran KUR yaitu pemerintah daerah dan lembaga penyalur belum optimal dalam memanfaatkan sistem informasi kredit program (SIKP) sebagai basis data tunggal calon debitur potensial penerima KUR.
Pemerintah daerah sebetulnya memiliki akses kepada SIKP sehingga mereka bisa melakukan kurasi terhadap calon debitur untuk dimasukkan dalam sistem sehingga nantinya penyaluran KUR tinggal merujuk pada data yang ada dalam sistem tersebut.
"Dengan demikian dapat mengurangi biaya dari perbankan untuk mencari calon debitur potensial. Jadi, ini area yang ingin kita tingkatkan di 2023 ini untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat," katanya.
Catur juga mendorong perbankan agar terus meningkatkan penyaluran KUR bagi sektor produktif yang potensial di NTT sehingga memberikan dampak lebih signifikan terhadap perekonomian daerah untuk bertumbuh lebih cepat maupun lebih kuat menghadapi pelemahan akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal.