REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melakukan serangkaian kunjungan kerja di Sydney, Australia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan perjalanan menuju Port Moresby, Papua Nugini, pada Rabu (5/7/2023).
Dari Bandar Udara Internasional Kingsford Smith Sydney, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Bandar Udara Internasional Jacksons Port Moresby dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.20 waktu setempat.
Tampak melepas keberangkatan Presiden menuju Port Moresby yakni Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono beserta istri, dan Atase Pertahanan RI untuk Australia Laksma TNI Anak Agung Oka Wirayudha beserta istri.
Dikutip dari siaran pers Istana, sedangkan dari pihak Australia tampak juga Menteri Perencanaan dan Ruang Publik Australia Paul Scully, Menteri Pendidikan Australia Jason Clare, Direktur Protokol New South Wales Leanne Byrne, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, Sekretaris Gubernur New South Wales Christopher Sullivan, dan Sekretaris Gubernur Jenderal Australia Paul Singer.
Di Papua Nugini, Presiden Jokowi diagendakan melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Papua Nugini Bob Dadae. Setelahnya, Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, James Marape.
“Ini adalah kunjungan balasan, memenuhi undangan Perdana Menteri James Marape,” kata Jokowi dalam keterangannya di Halim Perdanakusuma, pada Senin (3/7/2023).
Selain itu, Jokowi juga akan menghadiri pertemuan forum bisnis dengan para pengusaha di Papua Nugini dan meluncurkan penerbangan perdana maskapai citilink rute Denpasar-Port Moresby.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Papua Nugini yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika