REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan, artinya komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.
"Komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya satu periode pemerintahan, tetapi merupakan komitmen berkelanjutan yang akan terus berjalan di berbagai periode pemerintahan," kata Sri Mulyani dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Menkeu mengatakan hal tersebut terefleksikan dalam berbagai upaya pemerintah membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif agar bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Misalnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612 triliun atau setara dengan 40 miliar dolar AS. Menkeu menyebut tingginya alokasi APBN untuk pendidikan merupakan bentuk investasi pemerintah dalam memastikan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai modalitas, baik formal, non-formal, maupun informal.
Terlebih, dalam situasi global yang kian menantang, terobosan inovasi dalam program pembelajaran sepanjang hayat tetap penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
"Karena sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan, kemakmuran, dan martabat negara manapun," tambah Sri Mulyani.
Oleh karena itu, sambung Menkeu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Dia menegaskan anggaran tersebut akan lintas pemerintahan hingga target 2045 mendatang.
Selain pendidikan, pemerintah juga memperhatikan berbagai aspek yang mengalami transisi dan memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, seperti digitalisasi, otomasi, dan transisi hijau. Dalam konteks itu, pemerintah akan mendukung transisi dan di saat yang sama juga memperkuat sistem pendidikan.
"Pembelajaran sepanjang hayat adalah respon dari terpaan disrupsi terus-menerus yang terjadi lebih cepat dan dalam waktu semakin singkat," ujar Menkeu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika