REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertemuan Menlu ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-56 dan Post Ministerial Conference (PMC) akan digelar di Jakarta, 11-14 Juli 2023. Pertemuan tersebut bakal diikuti 29 negara, plus Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan ketahanan ekonomi kawasan, terdapat delapan hal yang akan dikedepankan dalam pertemuan AMM/PMC. Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku, seperti Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANFWZ), dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Kedua memperkuat Confidence Building Measures (CBM) seraya memperkuat preventive diplomacy. “Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme Cina, Jepang, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” kata Menlu Retno saat memberikan keterangan pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (7/7/2023).
Ketiga, mendorong negara pemilik senjata nuklir atau nuclear weapon states mengaksesi Protokol Traktat SEANWFZ. Keempat, menyelesaikan pedoman untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conducts di Laut Cina Selatan (CoC). ASEAN telah menyatakan tentang perlunya menangani persengketaan klaim di wilayah perairan tersebut secara damai.
Hal kelima yang bakal dibahas dalam AMM/PMC mendatang adalah penyelesaian pembentukan ASEAN Maritime Outlook. “Outlook ini akan menjadi dokumen yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerja sama maritime, yang selama ini dilakukan oleh 12 badan sektoral ASEAN dan sebagai rujukan negara mitra dalam kerja sama maritim dengan ASEAN,” ungkap Retno.
Keenam, membahas kerja sama konkret dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerja sama maritim, dan transisi energi, termasuk ekosistem kendaraan listrik. Ketujuh, Menlu Retno mengatakan, untuk pertama kalinya AOIP diarusutamakan dalam pembicaraan dengan negara mitra, dengan fokus pada pembahasan kerja sama konkret.
“Sebagaimana teman-teman ketahui, prinsip utama dalam AOIP adalah inklusivitas dan membangun kerja sama konkret. Oleh karena itu ASEAN siap melakukan kerja sama dengan mitra manapun dalam rangka implementasi AOIP dan ini tercermin dari berbagai dokumen ASEAN dengan mitra, baik di tingkat politis maupun tingkat teknis seperti pembuatan kerja sama yang konkret,” ucap Retno.
Retno menambahkan, pada September mendatang akan digelar ASEAN-Indo Pacific Infrastructure Forum dalam pengimplementasian AOIP. Sementara isu kedelapan yang akan dibahas dalam AMM/PMC adalah, untuk pertama kalinya ASEAN merangkul Indian Ocean Rim Association dan Pacific Island Forum (PIF) untuk menjaga stabilitas serta perdamaian kawasan.
“Engagement dengan IORA dan PIF akan dilakukan pada KTT September nanti. Peta jalan nota kesepahaman kerja sama antara sekretariat ASEAN dan PIF terus dimatangkan,” kata Retno.
Dia mengungkapkan, saat ini situasi dunia masih dipenuhi rivalitas yang tinggi. Perang di Ukraina, misalnya, masih berlangsung. Menurut Retno, situasi tersebut sangat berdampak pada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Situasi tersebut pun berefek pada suasana pembahasan di semua forum multilateral dan internasional.
“Di dalam situasi seperti ini, maka menjadi semakin penting bagi ASEAN untuk memperkuat soliditas dan kesatuannya agar dapat terus memainkan sentralitas. Dengan sentralitas ini, ASEAN akan dapat memainkan peran untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika