REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan, setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayahnya terus mengalami masalah. Kondisi ini disebutnya terjadi karena kelangkaan sekolah negeri dan sebaran sekolah yang tidak imbang.
"PPDB setiap tahun jadi masalah, pertama karena sekolah sedikit kemudian kedua persebarannya nggak imbang. Dalam sistem zonasi, persebaran jadi penting bukan cuman jumlah," kata Ikravany Hilman kepada Republika.co.id, Kamis (13/7/2023).
Ikravany mengaku, telah mengingatkan pemerintah kota terkait masalah ini. Tetapi, pemerintah malah menambah sekolah negeri di tempat yang bukan prioritas.
"Ditambah tujuh sekolah, itu pun tidak mempertimbangkan persebaran, karena yang harus ditambah Beji sama Cinere, yang ditambah malah Sukmajaya dan Cimanggis," ujarnya.
Dia kemudian mempertanyakan komitmen pemerintah kota untuk menyelesaikan isu yang telah berlarut terjadi ini. Sementara pemerintah selalu beralasan dengan pembelian lahan yang sulit di Depok.
Ikravany menyebut, sistem PPDB di Depok seperti zonasi sebenarnya memiliki nilai dan tujuan yang baik. Seperti agar kualitas sekolah negeri bisa merata, bukan hanya menjadikan satu atau dua sekolah menjadi favorit.
Namun, sistem ini selalu dikeluhkan di Depok karena sekolah negeri yang minim dan sebaran yang tidak proporsional. "Jadi, kita nggak bisa ngomongin kasus per kasus. Karena akarnya itu di soal kelangkaan sekolah negeri dan persebarannya yang bermasalah," ujarnya.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mengakui hanya mampu menampung 9.664 siswa dengan 302 rombongan belajar (rombel) untuk SMP negeri. Padahal lulusan tingkat pendidikan dasar di Depok pada 2023 ada 34.134 anak, sehingga ada 24.470 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Kondisi ini terjadi karena sekolah negeri untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Depok masih minim. SMP negeri yang hanya berjumlah 33, disebut tidak mampu menampung puluhan ribu siswa dari sekitar 400 sekolah dasar negeri maupun swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika