REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Indonesia memiliki anggaran cukup dalam meningkatkan lapangan pekerjaan. Anggaran yang besar tersebut juga bisa dialokasikan untuk insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha.
Negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses permodalan dan pemasaran. Kredit Usaha Rakyat juga perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat, yang menderita karena tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY," ujar AHY dalam pidatonya yang mengangkat tema 'Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik', Jumat (14/7/2023).
"Program-program itu antara lain BLT/ BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya," katanya melanjutkan.
Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, Indonesia bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen. Sebab, pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja.
Karenanya, ia tak dapat menerima jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk infrastruktur. Seolah proyek infrastruktur diutamakan oleh pemerintah, sedangkan nasib rakyat diabaikan.
"Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat, pengangguran dan kemiskinan akan berkurang," ujar AHY.
Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi. Negara harus menggalakkan dan meningkatkan investasi, agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas, serta penerimaan pajak yang lebih besar.
Partai Demokrat sendiri paham jika pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan investasi nasional. Namun, pihaknya mengingatkan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing.
"Saat ini, pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan dan lain-lain, dinilai terlalu longgar. Sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat," ujar AHY.
"Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika