REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 2 Kota Bekasi dituding melakukan kecurangan. Allhasil, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan Nasional (Ardin) menggelar demonstrasi di depan sekolah, Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan itu.
Dengan membawa spanduk putih yang telah ditulis cat pilok dengan kalimat 'PPDB Jalur Zona Relasi!!! Tangkap Mafia Pendidikan', sekelompok pemuda berteriak-teriak di depan gerbang sekolah. Mereka menuduh, panitia PPDB tidak transparan dalam menerapkan zonasi penerimaan siswa baru.
"Tangkap mafia-mafia pungli di SMAN 2 Kota Bekasi," kata koordinator aksi Firman Rifanda Gultom saat melakukan demonstrasi di depan SMAN 2 Kota Bekasi, Jumat.
Baca: Kisruh PPDB 2023, Orang Tua Siswa Bantah Marah-Marah di SMAN 2 Kota Bekasi
Firman mengatakan, kedatangannya ke SMAN 2 Kota Bekasi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam gedung sekolah, ada oknum guru yang bisa mengatur zonasi titik koordinat. Selain itu, di gedung sekolah ini juga terjadi praktik jual beli bangku kepada siswa yang memiliki kartu keluarga (KK) sendiri.
Padahal, KK sendiri baru bisa diterbitkan jika seseorang sudah berkeluarga atau pisah dari dari orang tuanya. "Ada jual beli bangku, ada salah satu siswa telah memiliki KK sendiri, padahal itu tidak bisa," katanya.
Firman tidak menyebut siapa siswa yang dimaksud telah memiliki KK sendiri dan bisa masuk ke SMAN 2 Kota Bekasi. Tapi yang jelas, kata dia, anak itu sudah diterima di SMAN 2 Kota Bekasi. "Hari ini namanya sudah lolos dia bisa langsung daftar ulang," ujarnya.
Baca: PPDB Bermasalah, Ketua DPRD Desak Sistem Zonasi di Kota Bogor Dirombak
Firman mengaku, aksinya itu sempat ditemui oleh perwakilan guru berinisial S. Hanya saja, ia menyesalkan perwakilan sekolah ternyata hanya sebentar menemui para pendemo untuk membahas praktik kecurangan masuk PPDB di SMAN 2 Kota Bekasi. "Hari ini kita bertemu dengan S tapi ditinggalkan," katanya.
Saat ditanya apa yang disampakan S kepada perwakilan Ardin, Firman mengaku, membahas masalah ada oknum guru yang bisa mengatur titik koordinat. Padahal, titik koordinat bisa menjadi batas jarak zonasi bagi siswa-siswi yang mendaftar. "Dia berstatemen langsung bisa mengatur titik koordinat itu," ujar Firman.
Usai sejam menggelar aksi di depan sekolah, menjelang waktu sholat Jumat, mereka pun bubar. Firman mengatakan, aksi digelar sampai proses PPDB di Kota Bekasi tidak ada masalah. "Setelah ini (demo) ke Pemkot Bekasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika