REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang diinisiasi oleh Aldera berkomitmen mengawal Pemilu 2024. Aliansi ini akan memastikan turut melakukan perhitungan hasil yang selambatnya diumumkan dalam tujih hari pasca pencoblosan.
Ketua Dewan Pengurus Aldera, Teddy Wibisana menekankan lambatnya waktu perhitungan berpotensi menjadi celah timbulnya kecurangan. Karenanya waktu rekapitulasi dan pengumuman hasil yang diperoleh menjadi hal krusial dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
"Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu. Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi, dan karenanya perlu pengawalan ketat," ujar Teddy saat kegiatan deklarasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Menurutnya, penetapan hasil Pemilu diatur dengan ketentuan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat dua puluh hari setelah hari pemungutan suara. Sementara KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat dua puluh lima hari setelah hari pemungutan suara.
Adapun hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat tiga puluh lima hari setelah hari pemungutan suara.
Hasil perhitungan Pemilu 2024 yang dipublikasikan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi nantinya akan menjadi pembanding dari rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Menyamai lembaga resmi (KPU) tidak mungkin, tapi kami punya hasil yang sahih juga. Kami bukan penanding KPU, tapi kami menjadi pembanding," katanya.
Dalam deklarasi yang dibacakan, Valentina Sagala selaku Sekretaris Umum Aldera menyampaikan semakin lama proses penghitungan suara, semakin besar risiko kecurangan. KPU disebut tidak dapat dengan cepat dan akurat mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu. Bawaslu tidak mengumumkan hasil penghitungan suara, yang semestinya dapat dilakukan. Hal itu berimbas tidak adanya pihak yang mengumumkan hasil Pemilu dengan cepat dan akurat.
Padahal kata Valentina, hasil Pemilu sudah bisa diketahui di setiap TPS hari itu juga, atau setidaknya H+1. Semua TPS sudah memiliki hasil Pemilu yang kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu rekapitulasi.
Atas hal tersebut, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi memandang pengawasan yang akurat dan cepat sangat diperlukan guna mendorong tidak adanya risiko kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu. Penghitungan suara semestinya bisa dilaksanakan dengan akurat dan cepat, dengan mendayagunakan sumber daya terbaik bangsa, dan segera diumumkan kepada rakyat.
"Sistem teknologi informasi seharusnya dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan suara Pemilu. Untuk itu, kami dari Aldera menyediakan satu sistem pengumpulan, verifikasi dan input, rekapitulasi, dan perilisan hasil rekapitulasi suara Pemilu yang berbasis teknologi informasi ke website kami di jagatps.id," ujar Valentina.
Valentina meyakini kerja menjaga demokrasi adalah kerja ideologis yang dikerjakan dengan gotong royong, kerja kolosal dan kerja kolaborasi. Karenanya ia mengajak seluruh elemen pejuangan demoirasi untuk terlibat dalam gerakan mengawal Pemilu 2024 untuk demokrasi.
Deklarasi, kata Valentina, sengaja dibuat bertepatan dengan peringatan Revolusi Prancis yang diperingati pada tanggal 14 Juli. Peristiwa yang berlangsung di tahun 1979 itu menjadi tonggak terhapusnya absolutisme yang terjadi selama berabad-abad.
Peristiwa itu menjadi momentum pengingat ntuk mengajak semua pihak berkolaborasi mengawal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
"Kami yakin, pengumuman penghitungan dari penghitungan Pemilu 2024 bisa dilakukan secepat-cepatnya empat hari dan selambat-lambatnya tujuh hari dari hari pemungutan suara," kata Valentina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika