REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- DPRD Kota Bogor memberi lebih dari 50 catatan rekomendasi untuk Pemkot Bogor terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Salah satunya, terkait adanya selisih belanja daerah mencapai angka Rp 2,7 miliar.

“Lebih dari 50 poin catatan rekomendasi DPRD untuk TAPD terkait pelaksanaan APBD 2022 ini dimaksudkan agar pembukuan keuangan, perencanaan pembangunan, dan penyerapan anggaran dapat disempurnakan,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Kamis (20/7/2023).

Dia menyebutkan, akan ada rapat lanjutan terkait pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (PP-APBD) 2022 Kota Bogor. Hal tersebut lantaran terdapat selisih terkait belanja daerah antara yang disampaikan oleh Pemkot Bogor dengan hasil LHP BPK, sebesar Rp 2,7 miliar.

“Dari catatan DPRD, total realisasi belanja daerah setelah disesuaikan dengan LHP BPK ada selisih sekitar Rp 2,7 miliar dari postur PP-APBD yang disampaikan Pemkot. Kami di DPRD mengasumsikan adanya kerugian negara yang perlu dibayarkan kembali ke kas daerah,” ucapnya.