REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menetapkan kebijakan baru bagi perusahaan umroh. Perusahaan dan lembaga umroh harus menyediakan enam layanan transportasi wajib.
Kementerian mengatakan, jamaah dan pengunjung memiliki hak untuk disediakan layanan pengangkutan barang bawaan mereka oleh perusahaan. Barang tersebut lantas diangkut melalui transportasi udara atau pelabuhan laut.
Dilansir di Saudi Gazette, Senin (24/7/2023), jasa transportasi wajib bagi perusahaan dan instansi umroh juga mencakup transportasi dalam jangkauan yang telah disepakati. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus mendapatkan izin penggunaan sarana, menyediakan pengemudi dalam jumlah yang cukup, serta menyediakan sarana transportasi alternatif.
Untuk informasi lebih lanjut, perusahaan dan penyelenggara umroh dapat mengecek informasi lainnya tentang hak-hak jamaah yang datang dari luar Arab Saudi melalui situs https://www.haj.gov.sa/Documents.
Penerbangan pertama yang membawa jamaah umroh dari luar negeri telah mendarat Kerajaan Arab Saudi. Para peziarah ini tiba di Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah.
Musim baru umroh telah berlangsung di Arab Saudi pekan lalu, bertepatan dengan dimulainya tahun baru Hijriyah Islam. Terkait pelaksanaan umroh ini, otoritas paspor Saudi (Jawazat) mengatakan personel mereka di bandara terus berupaya menyelesaikan prosedur masuk bagi para peziarah dengan mudah dan nyaman.
Hingga berita ini dibuat, belum ada perincian tentang jumlah atau kebangsaan jamaah umroh awal yang tiba di Madinah. Madinah merupakan kota dimana Masjid Nabawi berada.
Umat Muslim tersebut dilaporkan nantinya akan menuju Makkah untuk melakukan ritual umroh di Masjidil Haram, tempat tersuci umat Islam. Selama musim baru ini, Arab Saudi mengharapkan sekitar 10 juta Muslim dari luar negeri datang untuk melakukan umroh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika