REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diagendakan menggelar sesi virtual luar biasa tingkat menteri luar negeri negara anggota pada Senin (31/7/2023) untuk membahas dan mengatasi berulangnya aksi pembakaran Alquran. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas permintaan Arab Saudi dan Irak.
Dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, persiapan 18th Extraordinary Session of the OIC Council of Foreign Ministers dimulai markas Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad (30/7/2023). Pada kesempatan itu, para staf senior membahas dan merumuskan rekomendasi untuk dipresentasikan pada Senin.
Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Politik Yousef Bin Mohammed Al-Dubaie menyampaikan apresiasi mendalam OKI terhadap Saudi dan Irak atas inisiatif mereka dalam mengadakan sesi tersebut. Dia mengungkapkan, OKI sudah mengikuti dengan keprihatinan mendalam atas berulangnya aksi pembakaran dan penistaan Alquran. OKI memperingatkan keseriusan tindakan provokatif itu.
Al-Dubaie mengungkapkan, sejak Januari lalu, Komite Eksekutif OKI mengadakan dua pertemuan untuk mempelajari insiden pembakaran dan penistaan Alquran. Dia menyebut Dewan Menteri Luar Negeri OKI, pada sesi ke-49 di Nouakchott, juga mengadopsi resolusi lain untuk efek peristiwa tersebut.
Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Taha menjalin kontak ekstensif dengan para pejabat senior negara anggota dan non-anggota serta organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran akan keseriusan masalah penistaan Alquran. Al-Dubaie juga mengungkapkan bahwa misi OKI dan negara-negara anggotanya di kantor PBB di New York dan Jenewa mengadakan kontak serta inisiatif untuk memberi tahu badan-badan di organisasi terkait tentang pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap simbol dan kesucian Islam.
Sementara itu Perdana Menteri (PM) Swedia Ulf Kristersson mengatakan, dia telah melakukan konsultasi erat dengan PM Denmark Mette Frederiksen tentang berulangnya aksi pembakaran Alquran di negara mereka masing-masing. Karena telah menuai kecaman luas, saat ini kedua negara sedang mengkaji cara-cara agar pembakaran Alquran atau penistaan kitab suci lainnya yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, tak terjadi kembali.
Dalam percakapannya dengan Frederiksen, Kristersson menyampaikan bahwa saat ini Swedia sedang mengalami situasi keamanan paling serius sejak Perang Dunia II. “Kami menyadari bahwa negara dan aktor mirip negara secara aktif mengeksploitasi situasi ini,” ujarnya, Ahad (30/7/2023), dikutip Anadolu Agency.
Kristersson tetap membela pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk memprotes. Namun dia pun mengakui bahwa buntut pembakaran Alquran telah menimbulkan bahwa bagi Swedia dan langkah-langkah perlu diambil untuk memperkuat ketahanan negara tersebut.
“Di Swedia, kami telah mulai menganalisis situasi hukum, termasuk Undang-Undang Ketertiban Publik, dengan tujuan mengeksplorasi ruang lingkup untuk langkah-langkah yang akan memperkuat keamanan nasional kita dan keamanan warga Swedia, di Swedia dan luar negeri," ucap Kristersson.
Sementara itu Pemerintah Denmark telah mengumumkan bahwa mereka sedang mengkaji langkah-langkah untuk melawan aksi serangan berbasis budaya dan agama menyusul pembakaran Alquran di negara tersebut. Denmark mengatakan, pembakaran Alquran memiliki dimensi yang ditujukan untuk memprovokasi dan menyebabkan kerugian, tak hanya baginya, tapi juga negara lain.
Denmark menggambarkan aksi pembakaran Alquran sebagai tindakan sangat agresif dan sembrono. Ia menekankan bahwa hal itu tak mewakili masyarakat di negara tersebut. “Denmark akan menjajaki kemungkinan campur tangan dalam situasi di mana negara, budaya, dan agama lain direndahkan guna mencegah konsekuensi negatif bagi keamanannya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika