REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) menandatangani nota kesepahaman bersama (MOU) untuk Memfasilitasi Sertifikasi Sektor Kelapa Sawit Petani Sawit Swadaya dan mendukung percepatan implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia.  

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, SPKS memiliki tangung jawab dan komitmen penuh dalam mendukung percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia dan juga perbaikan tatakelola sawit sawit rakyat. 

"Target SPKS pada tahun 2023-2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO," kata dia di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Menurut dia SPKS dalam satu tahun mampu mendorong lima koperasi sertifikasi ISPO dan RSPO, artinya kalau semua stakeholders dalam perkebunan kelapa sawit bekerja sama

"Kita mampu untuk mempercepat sertifikasi berkelanjutan pada petani sawit swadaya, anggota SPKS saat ini yang telah sertifikasi ISPO dan RSPO sebanyak 1400 tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera”, tambahnya.

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koorditor Ekonomi Musdhalifah Machmud mengajak semua stakeholder untuk meyakinkan dunia bahwa perkebunan kelapa sawit tidak merusak, melainkan memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan bisa mendukung pembangunan keberlanjutan atau SDGs. 

“Mari kita bersatu padu, mendorong koperasi-koperasi kita perkebunan sawit rakyat untuk melakukan ISPO melalui regulasi-regulasi yang ada," imbuhnya.

Bupati Kabupaten Sekadau yaitu Aron menyampaikan  pemerintah kabupaten Paser berkomitmen untuk melakukan praktik sawit berkelanjutan dan meminta Pemerintah Pusat untuk membantu petani yang bersertifikat ISPO. 

"Kabupaten Paser terus mendorong petani sawit untuk segera ISPO dan RSPO melalui berbagai program, dan kami juga berharap Pemerintah Pusat agar memeberikan insentif pada petani yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO” ujar Bupati Sekadau tersebut.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyatakan adanya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Paser mampu mendorong terciptanya kerja sama berbagai stakeholders, sehingga terbangunya koperasi-koperasi petani sawit, bisa mempercepat proses keluarnya STDB, serta  mendapatkan legalitas lahan dengan SHM oleh petani.

Direktur Perhimpunan Dana BPDPKS, berkomitmen mendanai berbagai program pengembangan kelapa sawit seperti PSR, sarana prasarana, pendidikan dan penelitian, termasuk membiayai sertikasi ISPO. 

"Namun sejauh ini masih belum ada pengajuan anggaran untuk sertifikasi ISPO” ujar Sunari. 

Anggran yang tersedia ternyata belum mampu diserap oleh pelaku usaha terkhusus petani sawit swadaya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dirjenbun Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri,  menyampaiakan, saat ini Pemerintah menyiapkan 140 sertifikasi ISPO, namun belum ada yang terdaftar dan masih proses pengajuan.

"Kalau sudah ISPO maka pemerintah akan memberikan karpet merah dengan bantuan sarana prasarana," imbuhnya.

RSPO Deputy Director Market Transformation, Indonesia Mahatma Windrawan Inantha menyampaikan bahwa RSPO terus mendorong untuk petani sawit melakukan RSPO.  "Sampai sekarang sudah menyalurkan dana insentif 2,9 Milliar kepada 5 koperasi anggota SPKS," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika