REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengatakan, anggaran untuk pembangunan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter sebesar Rp 577 miliar dari APBD 2023, belum terpakai sama sekali. Hal itu setelah Pemprov DKI remis membatalkan proyek tersebut.

Iwan perlu menanggapi pertanyaan legislator yang mempertanyakan anggaran ratusan miliar di tengah informasi disetopnya Program Strategi Nasional (PSN) itu. "Belum kita gunakan sama sekali. Kan proses untuk menjalankan PMD (penyertaan modal daerah)-nya ada prosesnya, tidak bisa langsung," ujar Iwan usai rapat bersama Komisi C di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Iwan menuturkan, dalam hal kelanjutan proyek ITF, Jakpro sebagai eksekutor atau penanggung jawab dalam pembangunan ITF mengikuti kebijakan yang diambil Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI. Iwan menegaskan, pihaknya masih berfokus masalah tipping fee yang memberatkan keuangan daerah.

"Soal tipping fee kami berusaha dengan tim teknis, berkonsultasi dengan konsultan cari solusi supaya enggak ada tipping fee. Kami siap berdiskusi cari solusi dengan tujuan bisa segera akselerasi untuk kurangi sampah," tutur Iwan.

Menurut dia, untuk urusan kepastian kelanjutan, penundaan, atau bahkan penyetopan, Jakpri menyerahkan hal itu kepada DLH DKI. Meski begitu, pihaknya menekankan akan menjalankan sesuai kewajiban berlaku.

"Jakpro kan badan usaha milik daerah, jadi sebagai BUMD kan penugasannya jelas dari Pemprov, kami menjalankan apapun penugasan itu, intinya kebaikan publik Jakarta. Apa yang menjadi arahan kita wajib untuk menyukseskan dan memastikan bisa berjalan dengan baik," ujar Iwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika